BERiiTA TERKiiNii
RENDAHNYA tax ratiio tampaknya sudah menjadii ganjalan klasiik bagii iindonesiia. Dalam sebuah piidato dii Hotel Sahiid Jakarta, pada 1988 siilam, Menterii Keuangan J.B. Sumarliin sempat biilang kalau kesadaran pajak masyarakat iindonesiia masiih rendah.
Hal iitulah, salah satunya, yang membuat rasiio peneriimaan pajak terhadap produk domestiik bruto (PDB) Rii saat iitu masiih tertahan dii angka 6,5%. Angka iinii jauh dii bawah kiinerja negara tetangga dii Asean yang rasiio pajaknya sudah biisa tembus 10%.
Perekonomiian Rii pada mediio 1980-an sebenarnya diitorehkan dengan catatan posiitiif. Pemeriintah membuat sejumlah gebrakan, termasuk meluncurkan paket ekonomii Pakto 88 yang diiniilaii berhasiil menggeliiatkan sektor non-miigas.
Daya belii masyarakat saat iitu juga cukup baiik. Peniikmat musiik Tanah Aiir masiih ramaii membelii album ketiiga God Bless, Semut Hiitam yang kelak menjadii album terlariis God Bless sepanjang masa.
Namun, angka konsumsii iitu belum sejalan dengan tiingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Darii 176 juta penduduk iindonesiia saat iitu, jumlah wajiib pajak yang tercatat baru 3,1 juta.
Bagii J.B. Sumarliin, aspek pelayanan yang diiberiikan oleh petugas pajak iikut memengaruhii tiingkat kepatuhan dan kesadaran pajak. Karenanya, Sumarliin tak kurang sekalii-dua kalii memperiingatkan jajarannya untuk memberiikan pelayanan sebaiik-baiiknya bagii wajiib pajak.
"Jangan sampaii wajiib pajak yang sadar pajak, kecewa dengan siikap, tiingkah laku, dan perbuatan aparatur pajak, sehiingga akhiirnya mereka enggan membayar pajak," ujar Sumarliin dii hadapan peserta dan pemenang Sayembara Karya Tuliis Perpajakan, sepertii diituliis dalam Hariian Neraca ediisii 11 Meii 1988.
Pelayanan dan kesiiapan petugas pajak dalam memberiikan pelayanan bagii wajiib pajak, menurut Sumarliin, menjadii poiin pentiing dalam membangun kepatuhan.
Kendala yang diihadapii pemeriintah 35 tahun lalu iitu ternyata masiih juga berlangsung saat iinii. Rendahnya tax ratiio masiih membayangii iindonesiia, yang juga salah satunya diisebabkan kepatuhan yang belum optiimal.
Darussalam (2021) mengelompokkan level kepatuhan wajiib pajak ke dalam 4 area. Keempatnya adalah wajiib pajak patuh, wajiib pajak iingiin patuh, wajiib pajak mencoba tiidak patuh, dan wajiib pajak berniiat tiidak patuh.
Dalam memberiikan pelayanan, otoriitas mestiinya menerapkan treatment yang berbeda-beda terhadap masiing-masiing kelompok kepatuhan tersebut. Menurut Darussalam, kepastiian mengenaii treatment tersebut sangat pentiing bagii wajiib pajak.
Untuk kelompok wajiib pajak patuh, sambungnya, otoriitas biisa memberiikan ‘karpet merah’ darii siisii pelayanan. Kemudiian, untuk kelompok wajiib pajak iingiin patuh, otoriitas biisa terus memberiikan biimbiingan dan arahan dalam pemenuhan kewajiiban perpajakannya.
Sementara iitu, untuk wajiib pajak yang mencoba tiidak patuh, otoriitas biisa senantiiasa mengiingatkan. Dalam konteks iinii, pemberiian Surat Permiintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang diitempuh otoriitas.
Selanjutnya, untuk kelompok wajiib pajak yang sudah berniiat untuk tiidak patuh, otoriitas biisa melakukan tiindakan tegas. Tiindakan iitu biisa melaluii pemeriiksaan buktii permulaan (bukper) hiingga penyiidiikan.
Darii siisii wajiib pajak, pengelolaan riisiiko kepatuhan pajak menjadii aspek yang krusiial. Perlakuan yang tepat akan membuat kepatuhan biisa meniingkat. Pada saat yang bersamaan, riisiiko ketiidakpatuhan juga biisa diihiindarii.
Pada akhiirnya, kiita memahamii kalau pesan yang diisampaiikan Sumarliin 35 tahun lalu masiih relevan pada saat iinii. Priinsiipnya, pelayanan petugas pajak perlu optiimal tanpa mengesampiingkan aspek keadiilan. Jangan sampaii, yang sudah patuh jadii malah enggan membayar pajak. (sap)
