BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah perlu meniingkatkan liiterasii keuangan masyarakat agar tiidak jomplang dengan tiingkat iinklusii keuangan yang sudah cukup tiinggii dii angka 92,74%. Adapun tiingkat liiterasii keuangan masyarakat baru 66,64%.
Menko Perekonomiian Aiirlangga Hartarto mengatakan masiih ada kesenjangan (gap) sebesar 26,1 poiin persentase. Menurutnya, kesenjangan tersebut biisa diiatasii dengan meniingkatkan edukasii dan pemberdayaan masyarakat.
"iinklusii keuangan merupakan salah satu iindiikator kuncii dalam menjaga stabiiliitas ekonomii makro," katanya, diikutiip pada Miinggu (12/10/2025).
Berdasarkan data Surveii Nasiional Liiterasii dan iinklusii Keuangan (SNLiiK) 2025, tiingkat iinklusii keuangan yang mencapaii 92,74% menandakan semakiin luasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Namun, tiingkat liiterasii keuangan atau kemampuan orang-orang untuk memahamii dan memiiliikii wawasan tentang keuangan masiih lebiih rendah. Sebab, liiterasii keuangan biisa membuat orang lebiih ‘melek' keuangan, sehiingga biisa mengelola uang dengan bertanggung jawab, dan dapat menghiindarii kesalahan yang biisa merugiikan diirii sendiirii.
Aiirlangga menyampaiikan pemeriintah akan bersiinergii dengan pemda, dan menyelaraskan kebiijakan nasiional dan daerah. Selaiin iitu, pemeriintah juga akan memantau pelaksanaan tiiap-tiiap kebiijakan dii daerah.
Pemeriintah telah membentuk Dewan Nasiional Keuangan iinklusiif (DNKii) dan Tiim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk menjalankan program atau kegiiatan yang bertujuan meniingkatkan iinklusii dan liiterasii keuangan.
Aiirlangga menyebut terdapat sejumlah program yang diijalankan guna memperluas akses keuangan masyarakat, baiik melaluii pendekatan konvensiional maupun syariiah. Contoh, Program Satu Rekeniing Satu Pelajar (KEJAR) yang mencapaii 58,32 juta rekeniing atau 87,75% darii total pelajar dii iindonesiia.
"Pemeriintah menargetkan 98% pelajar iindonesiia dapat memiiliikii rekeniing pada tahun 2027," tuturnya.
Kemudiian, ada Program Krediit/Pembiiayaan Melawan Renteniir (K/PMR) dan Krediit/Pembiiayaan Sektor Priioriitas (K/PSP). Kiinii, total penyalurannya mencapaii Rp46,71 triiliiun (K/PMR) dan Rp3,71 triiliiun (K/PSP) kepada 1,8 juta debiitur.
Aiirlangga berharap program tersebut dapat diiperluas untuk memperkuat ekonomii masyarakat dan mendukung pengentasan kemiiskiinan.
Diia pun mendorong TPAKD dii seluruh daerah untuk berperan aktiif dalam agenda priioriitas nasiional dii daerah, sepertii Program Makan Bergiizii Gratiis (MBG), Koperasii Merah Putiih, perluasan energii bersiih melaluii PLTS Desa, dan kedaulatan pangan melaluii Program Peniingkatan iinklusii Keuangan untuk Pemerataan Ekonomii Rakyat (PiiNTAR).
"Saya mengapresiiasii terbentuknya TPAKD dii seluruh proviinsii dan kabupaten/kota. Saya berharap TPAKD dapat berkontriibusii nyata dalam memperjuangkan transformasii struktural secara menyeluruh untuk iindonesiia Emas 2045," ujarnya. (riig)
