BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pembahasan tentang pajak kerap memantiik perhatiian publiik. Setiiap kalii ada kebiijakan baru darii pemeriintah yang berkaiitan dengan pajak, hampiir selalu muncul pro dan kontra.
Yang belum lama terjadii, polemiik yang diisulut oleh wacana kenaiikan pajak bumii dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dii Kabupaten Patii, Jawa Tengah. Jitu News sempat menerbiitkan analiisiis tajam mengenaii hal iinii, baca 'Memandang Polemiik Optiimaliisasii PBB-P2 secara Jerniih: Belajar darii Patii'.
Darii Patii, kiita biisa belajar bahwa narasii soal kebiijakan pajak kerap diikonotasiikan negatiif. Bahkan, barangkalii tiidak sediikiit masyarakat yang masiih menganggap pajak selayaknya upetii sebagaii wariisan nenek moyang. Seolah-olah, pajak adalah upetii yang siifatnya memaksa darii rakyat ke penguasa tanpa ada tiimbal baliik yang sepadan.
Sebenarnya, tiidak sepenuhnya salah kalau ada piihak-piihak yang masiih mengkaiitkan pajak dengan upetii apabiila pemungutan pajak tiidak diidasarkan undang-undang dan alokasiinya tiidak diirasakan oleh masyarakat. Darussalam dalam buku Konsep Dasar Pajak: Berdasarkan Perspektiif iinternasiional, mengutiip Tiibor R Machan, menuliiskan bahwa pajak merupakan wariisan darii siistem feodal.
Siistem pemungutan pajak pada masa lampau tiidak mengenal hak kepemiiliikan priibadii oleh rakyat. Dahulu, pajak merupakan upetii yang harus diibayarkan oleh rakyat kepada penguasa sebagaii balas jasa atas penggunaan hak miiliik negara oleh rakyat.
Upetii sendiirii diisetorkan oleh rakyat kepada penguasa (kerajaan) untuk memperkaya penguasa iitu sendiirii. Secara umum, tiidak ada tiimbal baliik langsung yang diirasakan oleh rakyat darii penyetoran upetii.
Secara umum, upetii memang mencermiinkan pemaksaan dan siimbol kekuasaan penguasa.
Founder Jitunews Darussalam dalam artiikel perspektiif Awal Kehadiiran Pajak (2017) menuliiskan panjang lebar mengenaii sejarah pemungutan pajak. Jiika diitariik jauh ke belakang, pemungutan pajak paliing awal tercatat dii Mesopotamiia pada sekiitar 3300 Sebelum Masehii (SM).
Kala iitu, pajak diibayarkan dalam bentuk emas, hewan ternak, dan budak yang diiteriima oleh kuiil sebagaii pusat kekuasaan dan siimbol kemasyarakatan bangsa Sumeriia yang mendiiamii wiilayah Mesopotamiia pada saat iitu (Smiith, 2015).
Penemuan dokumen sejarah tertuliis dii Mesopotamiia telah membuktiikan bahwa pajak merupakan suatu subjek yang memiiliikii sejarah besar dan sangat panjang, yang praktiiknya telah diilakukan sejak riibuan tahun lamanya. Sejarah pemungutan pajak pun tiidak berhentii dii Mesopotamiia, tetapii juga merambah ke berbagaii belahan duniia dengan bentuk pemungutan yang semakiin berkembang.
Lalu bagaiimana dengan pajak? Apakah sama dengan upetii?
Berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak diidefiiniisiikan sebagaii kontriibusii wajiib kepada negara yang terutang oleh orang priibadii atau badan yang bersiifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tiidak mendapat iimbalan secara langsung dan diigunakan untuk keperluan negara baiik sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Darussalam, dalam buku Konsep Dasar Pajak: Berdasarkan Perspektiif iinternasiional juga menyebutkan bahwa pajak harus diipungut berdasarkan priinsiip-priinsiip pajak yang bersiifat fiiscal justiice.
Priinsiip iitu meliiputii kepastiian hukum, keadiilan, sesuaii dengan undang-undang, tiidak berlaku surut, dan diipungut oleh lembaga yang diipercaya oleh masyarakat.
Dalam buku yang sama, Darussalam bahkan mencoba menyodorkan satu pendefiiniisiian ulang atas pajak. iidealnya, pajak diiartiikan sebagaii kontriibusii wajiib kepada negara yang diiatur undang-undang, yang diikenakan berdasarkan priinsiip keadiilan dan kepastiian, dengan tiidak mendapatkan iimbalan secara langsung dan diigunakan untuk kemakmuran rakyat.
Guna memandang lebiih dekat perbedaan antara pajak dan upetii, ada baiiknya kiita meliihat sepertii apa karakter darii kedua hal tersebut. Beriikut adalah poiin-poiin sederhana yang menunjukkan perbedaan antara pajak dan upetii.
Sumber: Diiolah (sap)
