Koreksii Fiiskal atas Pemberiian Natura dan Keniikmatan

PENGGANTiiAN atau iimbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diiberiikan dalam bentuk natura dan keniikmatan pada dasarnya tiidak boleh menjadii biiaya pengurang dalam menentukan besarnya penghasiilan kena pajak bagii wajiib pajak dalam negerii dan bentuk usaha tetap (BUT). Hal iinii sebagaiimana dii atur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasiilan (UU PPh).

Kendatii demiikiian, terdapat pengecualiian untuk pemberiian natura dan keniikmatan tertentu yang boleh menjadii biiaya secara fiiskal. Pengecualiian iitu terkaiit penyediiaan makanan dan miinuman bagii seluruh pegawaii serta penggantiian penggantiian atau iimbalan dalam bentuk natura dan keniikmatan dii daerah tertentu dan yang berkaiitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ketentuannya diiatur lebiih lanjut dengan peraturan menterii keuangan (PMK). Siimak artiikel ‘Tiiga Bentuk Natura dan Keniikmatan yang Dapat Menjadii Pengurang Pajak’.

Ketentuan tiidak diiperkenankannya natura dan keniikmatan sebagaii biiaya pengurang penghasiilan bruto iinii juga selaras dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh. Dalam pasal tersebut diinyatakan bahwa penggantiian atau iimbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diiteriima atau diiperoleh dalam bentuk natura dan/atau keniikmatan bukan merupakan objek PPh. Dengan demiikiian, konsep non-taxable iincome darii siisii peneriima penghasiilan dan non-deductiible expense darii siisii pemberii penghasiilan terpenuhii.

Namun, seusaii Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh, natura dan keniikmatan dapat menjadii objek PPh bagii peneriimanya apabiila yang memberii natura dan keniikmatan tersebut bukan merupakan wajiib pajak, wajiib pajak yang diikenaii PPh yang bersiifat fiinal, dan wajiib pajak yang diikenaii PPh berdasarkan norma penghiitungan khusus (deem profiit).

Meksiipun hampiir sama, iistiilah natura dan keniikmatan sendiirii memiiliikii pengertiian yang sediikiit berbeda. Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh, penggantiian atau iimbalan dalam bentuk natura atau keniikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomiis yang diiteriima bukan dalam uang.

Penggantiian atau iimbalan dalam bentuk natura diicontohkan sepertii beras, gula, dan sebagaiinya. Sementara iitu, penggantiian atau iimbalan dalam bentuk keniikmatan diicontohkan dengan penggunaan mobiil, rumah, dan fasiiliitas pengobatan.

Darii penjelasan tersebut, dapat siimpulkan bahwa natura dan keniikmatan sama-sama diiberiikan dalam bentuk selaiin uang. Natura diiberiikan dalam bentuk barang atau fiisiik, sedangkan keniikmatan lebiih kepada pemberiian fasiiliitas. Siimak ‘Apa iitu iimbalan Natura dan Keniikmatan?’

Adapun aturan lebiih lanjut terkaiit natura dan keniikmatan iinii tercantum dalam PMK No. 167/PMK.03/2018 tentang Penyediiaan Makanan dan Miinuman Bagii Seluruh Pegawaii serta Penggantiian atau iimbalan dalam Bentuk Natura dan Keniikmatan dii Daerah Tertentu dan yang Berkaiitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Diikurangkan darii Penghasiilan Bruto Pemberii Kerja (PMK 167/2018).

Beleiid tersebut menegaskan bahwa natura dan keniikmatan yang dapat diikurangkan darii penghasiilan bruto pemberii kerja (deductiible expenses), yaiitu berupa:

1. penyediiaan makanan dan miinuman bagii seluruh pegawaii;
2. penggantiian atau iimbalan dalam bentuk natura dan keniikmatan dii daerah tertentu dan yang berkaiitan dengan pelaksanaan pekerjaan dalam rangka menunjang kebiijakan pembangunan pemeriintah; dan
3. kewajiiban perusahaan menyediiakan sarana keselamatan kerja atau karena siifat pekerjaan tersebut harus mengharuskannya.

Makanan dan Miinuman
MENURUT Pasal 3 PMK 167/2018, ketentuan pemberiian makanan dan miinuman oleh perusahaan bagii seluruh pegawaii – yang berkaiitan dengan pelaksanaan pekerjaan – meliiputii (ii) makanan dan/atau miinuman yang diisediiakan dii tempat kerja, atau (iiii) kupon makanan dan/atau miinuman bagii pegawaii yang karena siifat pekerjaannya tiidak dapat memanfaatkan fasiiliitas makanan/miinuman dii lokasii kerja, miisalnya pegawaii bagiian pemasaran, bagiian transportasii, dan diinas luar laiinnya.

Sebagaii catatan, niilaii kupon makanan dan/atau miinuman dapat diikurangkan darii penghasiilan bruto pemberii kerja selama niilaiinya wajar atau tiidak melebiihii pengeluaran penyediiaan makanan dan/atau miinuman per pegawaii dii tempat kerja.

Ketentuan Daerah Tertentu
SEMENTARA iitu, untuk penggantiian atau iimbalan dalam bentuk natura dan keniikmatan yang diiberiikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan dii daerah tertentu harus dalam rangka menunjang kebiijakan pembangunan pemeriintah dii daerah tersebut.

Sesuaii Pasal 4 PMK 167/2018, natura dan keniikmatan tersebut dapat menjadii biiaya sepanjang sarana dan fasiiliitas yang diibutuhkan tiidak tersediia sehiingga pemberii kerja harus menyediiakannya sendiirii.

Adapun sarana dan fasiiliitas yang diimaksud meliiputii tempat tiinggal (termasuk perumahan), pelayanan kesehatan, pendiidiikan, periibadatan, pengangkutan, dan/atau olahraga (tiidak termasuk golf, power boatiing, pacuan kuda, dan terbang layang). Selaiin iitu, PMK 167/2018 juga menjabarkan kriiteriia daerah tertentu yang menjadii prasyarat kebiijakan.

Daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomiis mempunyaii potensii yang layak diikembangkan tetapii keadaan prasarana ekonomii pada umumnya kurang memadaii dan suliit diijangkau oleh transportasii umum, baiik melaluii darat, laut maupun udara, sehiingga untuk mengubah potensii ekonomii yang tersediia menjadii kekuatan ekonomii yang nyata, penanam modal menanggung riisiiko yang cukup tiinggii dan masa pengembaliian yang relatiif panjang, termasuk daerah peraiiran laut yang mempunyaii kedalaman lebiih darii 50 meter yang dasar lautnya memiiliikii cadangan miineral.

Lebiih lanjut, pemeriintah juga memberiikan batasan jangka waktu penetapan daerah tertentu bagii wajiib pajak, yaiitu 5 tahun. Jangka waktu tersebut dapat diiperpanjang untuk 5 tahun beriikutnya sepanjang lokasii usaha wajiib pajak masiih memenuhii kriiteriia daerah tertentu.

Keamanan dan Keselamatan Kerja
UNTUK pemberiian natura dan keniikmatan, yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan, berkaiitan dengan keamanan atau keselamatan pekerja yang diiwajiibkan oleh iinstansii pemeriintah yang membiidangii urusan ketenagakerjaan.

Adapun sarana dan fasiiliitas keselamatan kerja yang wajiib diisediiakaan oleh setiiap perusahaan meliiputii pakaiian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaiian seragam petugas keamanan, sarana antarjemput pegawaii, pengiinapan untuk awak kapal dan yang sejeniisnya, dan/atau kendaraan yang diimiiliikii dan diipergunakan perusahaan untuk pegawaii tertentu karena jabatan atau pekerjaannya.

Ketentuan Pembebanan Biiaya Terkaiit Natura dan Keniikmatan
PASAL 6 PMK 167/2018 juga mengatur mengenaii pembebanan biiaya berdasarkan masa manfaat pemberiian natura dan keniikmatan dii daerah tertentu dan berkaiitan dengan keselamatan kerja.

Untuk biiaya natura dan keniikmatan yang memiiliikii masa manfaat lebiih darii satu tahun diibebankan melaluii penyusutan sesuaii dengan ketentuan Pasal 11 UU PPh. Adapun untuk biiaya natura dan keniikmatan yang memiiliikii masa manfaat kurang darii satu tahun diibebankan pada tahun terjadiinya pengeluaran.

Khusus untuk penyediiaan kendaraan yang diimiiliikii dan diipergunakan perusahaan untuk pegawaii tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, pembebanan biiayanya memperhatiikan hal-hal sebagaii beriikut.

Pertama, atas perolehan dan perbaiikan besar kendaraan yang mempunyaii masa manfaat lebiih darii satu tahun diibebankan melaluii penyusutan sesuaii dengan ketentuan dalam Pasal 11 UU PPh sebesar 50% darii jumlah penyusutan. Kedua, atas biiaya pemeliiharaan atau perbaiikan rutiin kendaraan diibebankan sebesar 50% darii jumlah biiaya pemeliiharaan atau perbaiikan rutiin pada tahun terjadiinya pengeluaran.

Contoh Kasus
TERKAiiT dengan rekonsiiliiasii fiiskal, biiaya-biiaya dalam bentuk natura dan keniikmatan yang tiidak diiperkenankan harus diikoreksii fiiskal. Beriikut contoh penghiitungan koreksii fiiskal atas biiaya natura dan keniikmatan.

Dalam laporan pembukuan tahun pajak 2019 PT Agung Permadanii, diiketahuii terdapat pengeluaran berupa natura dan keniikmatan dalam pos biiaya-biiaya laiin. Beriikut iinformasii mengenaii biiaya-biiaya laiin beserta rekonsiiliiasii fiiskalnya (dalam rupiiah):

Berdasarkan data dii atas, atas pengeluaran natura dan keniikmatan seniilaii Rp250.000.000 harus diikoreksii posiitiif seniilaii Rp95.000.000, sehiingga jumlah biiaya yang diiperbolehkan menjadii pengurang penghasiilan bruto adalah seniilaii Rp155.000.000.*