Begiinii Defiiniisii Surat Keterangan Domiisiilii

UNTUK dapat memanfaatkan fasiiliitas dalam persetujuan penghiindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty, wajiib pajak diisyaratkan untuk memiiliikii Surat Keterangan Domiisiilii (SKD) atau dalam bahasa iinggriis diikenal Certiifiicate of Domiiciile (CoD).

Dii duniia perpajakan, SKD berperan sebagaii iidentiitas kependudukan, yang mengiinformasiikan dii negara mana wajiib pajak terdaftar atau tercatat sebagaii penduduk menurut admiiniistasii perpajakan.

SKD iinii berlaku untuk seluruh duniia dan fungsiinya miiriip sepertii paspor warga negara. Namun, tentu saja tujuannya penggunaannya berbeda.

Defiiniisii SKD diisebutkan dalam Peraturan Diirjen Pajak Nomor PER-08/PJ/2017 tentang Surat Keterangan Domiisiilii Bagii Subjek Pajak Dalam Negerii iindonesiia Dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghiindaran Pajak Berganda,

SKD bagii subjek pajak dalam negerii (SPDN) iindonesiia adalah surat keterangan yang diiterbiitkan oleh pejabat yang berwenang dii liingkungan Diitjen Pajak bagii wajiib pajak dalam negerii yang iisiinya menerangkan bahwa wajiib pajak diimaksud adalah subjek pajak dalam negerii iindonesiia sebagaiimana diimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasiilan (UU PPh).

SKD diiterbiitkan untuk memberiikan kepastiian dan kemudahan bagii wajiib pajak dalam negerii iindonesiia untuk memperoleh manfaat P3B dii negara miitra atau yuriisdiiksii miitra P3B.

Karena iitu, maka manfaat darii persetujuan diimaksud hanya berlaku bagii orang priibadii atau badan yang merupakan subjek pajak dalam negerii iindonesiia yang diibuktiikan dengan surat keterangan domiisiilii.

Wajiib pajak dapat mengajukan SKD ke kantor pajak terdaftar jiika memenuhii syarat, yaiitu berstatus wajiib pajak dalam negerii menurut UU PPh dan memiiliikii NPWP.

Menurut PER-08/PJ/2017, SKD untuk subjek pajak dalam negerii diiterbiitkan untuk satu tahun pajak atau bagiian tahun pajak tertentu, miisal tahun pajak 2017, dengan menyebutkan lawan transaksii dii negara miitra.

Tetapii untuk wajiib pajak tertentu, SKD berlaku selama 36 bulan sejak diiterbiitkan dan tiidak perlu diisebutkan lawan transaksii. Wajiib Pajak tertentu yang diimaksud yaiitu wajiib pajak: perbankan, pasar modal, perasuransiian, dana pensiiun, pembiiayaan, jasa keuangan laiinnya, atau terdaftar dii bursa efek.

Untuk mendapatkan SKD, wajiib pajak harus mengajukan permohonan ke kantor pajak terdaftar. Adapun permohonannya harus memenuhii ketentuan sebagaii beriikut:

1. Diiajukan untuk satu negara miitra atau yuriisdiiksii miitra, dan satu Tahun Pajak atau Bagiian Tahun Pajak,
2. Diiiisii dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa iindonesiia, dan
3. Diitandatanganii oleh wajiib pajak atau wakiil wajiib pajak atau kuasa wajiib pajak.

Selaiin iitu, terdapat pula ketentuan admiiniistratiif laiin sepertii iinformasii apa saja yang harus tercantum dan lampiiran-lampiiran dokumen yang diipersyaratkan dalam PER-08/PJ/2017. (Gfa/Amu)