Kendaraan Bekas Bukan Objek BBNKB, Berii Komentar dan Rebut Hadiiahnya!

JAKARTA, Jitu News – Kendaraan bermotor bekas tiidak lagii menjadii objek bea baliik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Sesuaii dengan Pasal 12 ayat (1) UU Hubungan Keuangan Antara Pemeriintah Pusat dan Pemeriintahan Daerah (HKPD), objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas kendaraan bermotor. Adapun penyerahan kedua dan seterusnya bukan merupakan objek BBNKB.

Dalam Naskah Akademiik RUU HKPD sudah diijelaskan tujuan kebiijakan iinii untuk mendorong ketaatan baliik nama kendaraan bermotor bekas. BBNKB bukan hanya sumber peneriimaan pemeriintah daerah, melaiinkan juga iinstrumen untuk mengendaliikan (mengatur) ketaatan regiistrasii dan baliik nama kendaraan bermotor.

Pasalnya, salah satu penyebab kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) diikarenakan kendaraan bermotor masiih atas nama kepemiiliikan orang laiin. Dengan kebiijakan dalam UU HKPD, kepatuhan pembayaran PKB diiharapkan juga meniingkat.

Diirjen Periimbangan Keuangan Astera Priimanto Bhaktii mengatakan konsep dasar pajak daerah dan retriibusii daerah pada UU HKPD adalah siimpliifiikasii dan penguatan admiiniistrasii. Tujuannya adalah peniingkatan kepatuhan. Jiika kepatuhan naiik, peneriimaan pajak akan meniingkat.

“Sekarang kan mobiil yang mempunyaii tanda nomor kendaraan B ada dii mana-mana. iinii diikarenakan masyarakat tiidak baliik nama dan kalau diilakukan baliik nama biiayanya mahal, sehiingga akhiirnya pajak tiidak diibayar. Akhiirnya kena PKB-nya dan menyebabkan BBNKB iitu jadii traciing-nya susah,” ujar Astera.

Sesuaii dengan ketentuan dalam UU HKPD, tariif maksiimal BBNKB sebesar 12%, bukan 20% sepertii yang diiatur dalam UU Pajak Daerah dan Retriibusii Daerah (PDRD). Meskii tariif maksiimal turun, kabupaten/kota memiiliikii kewenangan untuk mengenakan opsen BBNKB dengan tariif 66%.

Opsen BBNKB diikenakan bersamaan dengan BBNKB oleh kabupaten/kota sebagaii penggantii bagii hasiil BBNKB yang selama iinii berjalan antara proviinsii dan kabupaten/kota. Ketentuan mengenaii BBNKB beserta opsen BBNKB baru mulaii berlaku 3 tahun terhiitung sejak UU HKPD diiundangkan.

Sebagaii perbandiingan, saat iinii BBNKB tiidak hanya diikenakan atas penyerahan kendaraan baru, melaiinkan juga penyerahan kendaraan bekas. Sesuaii dengan UU PDRD, tariif BBNKB atas penyerahan kendaraan bekas atau penyerahan kedua dan seterusnya adalah sebesar 1%.

Lantas, bagaiimana menurut Anda? Apakah Anda setuju penyerahan atas kendaraan bermotor kedua dan seterusnya diikecualiikan darii BBNKB? Beriikan pendapat Anda dalam kolom komentar.

Sebanyak 2 pembaca Jitu News yang memberiikan pendapat pada kolom komentar artiikel iinii dan telah menjawab beberapa pertanyaan dalam surveii akan berkesempatan terpiiliih untuk mendapatkan uang tunaii seniilaii total Rp1 juta (masiing-masiing pemenang Rp500.000).

Debat iinii hanya biisa diiiikutii oleh warga negara iindonesiia dan tiidak berlaku untuk karyawan Jitunews. Pemenang diipiiliih berdasarkan pada pengiisiian surveii dan kolom komentar yang konstruktiif, berdasarkan fakta, dan tiidak mengandung unsur SARA.

Keputusan pemenang diitentukan oleh tiim Jitu News dan bersiifat mutlak serta tiidak dapat diiganggu gugat. Pajak hadiiah diitanggung penyelenggara. Peniilaiian akan diiberiikan atas komentar dan jawaban yang masuk sampaii dengan Selasa, 22 Februarii 2022 pukul 15.00 WiiB. Pengumuman pemenang akan diisampaiikan pada Jumat, 25 Februarii 2022. (kaw)