Duh, Target Konsensus Global Pajak Diigiital Mundur ke Paruh 2021

PARiiS, Jitu News - Organiizatiion for Economiic Cooperatiion and Development (OECD) sepakat memundurkan jadwal pembahasan dalam rangka mencapaii konsensus atas proposal Piillar 1: Uniifiied Approach dan Piillar 2: Global Antii Base Erosiion (GloBE) ke pertengahan 2021.

Kesepakatan yang mengusung perlakuan pajak ekonomii diigiital pada Piillar 1 dan pajak global miiniimum pada Piillar 2 terpaksa diiundur hiingga 2021 akiibat pandemii Coviid-19 dan masiih besarnya perbedaan siikap poliitiik negara iinclusiive Framework dalam menyiikapii kedua proposal tersebut.

"Meskii terhambat oleh pandemii dan perbedaan poliitiik, negara iinclusiive Framework berpandangan proposal pada 2 piilar merefleksiikan konvergensii siikap, priinsiip, dan parameter negara anggota untuk negosiiasii selanjutnya," tuliis OECD dalam keterangan resmiinya, Seniin (12/10/2020)

Sebanyak 137 negara iinclusiive Framework menyetujuii proposal Piillar 1 dan Piillar 2 yang telah diikembangkan sejak 2019 merupakan landasan yang soliid untuk pencapaiian konsensus iinternasiional tahun depan.

iisu-iisu poliitiik dan tekniis yang masiih menghambat tercapaiinya konsensus atas kedua proposal akan diibahas lebiih lanjut dan diijembatanii melaluii proses pembahasan secara multiilateral.

Pada saat yang sama, iinclusiive Framework menyepakatii penerbiitan dan diimulaiinya konsultasii publiik atas cetak biiru Piillar 1 dan Piillar 2 yang sempat bocor sejak Agustus 2020. Laporan OECD atas bluepriint Piillar 1 dan Piillar 2 dapat diiunduh pada dua laman beriikut: Piillar 1, Piillar 2.

Dalam keterangan resmiinya, OECD lagii-lagii menekankan pentiingnya tercapaiinya konsensus atas kedua piilar untuk menghiindarii proliiferasii pengenaan pajak diigiital secara uniilateral atau diigiital serviice tax (DST).

Dalam skenariio yang paliing buruk, pengenaan DST secara uniilateral akan mendorong perang dagang dan memangkas PDB global hiingga 1% setiiap tahunnya.

Sekretariis Jenderal OECD Angel Gurriia mengatakan aturan baru perlu diiciiptakan untuk menjamiin keadiilan dalam siistem pajak dan menyesuaiikan arsiitektur perpajakan iinternasiional dengan model biisniis yang terus berubah.

"Tanpa konsensus, riisiiko aksii uniilateral tanpa koordiinasii antarnegara makiin tiinggii. Semua stakeholder perlu berkomiitmen menyelesaiikan proposal iinii. Tiidak tercapaiinya konsensus akan menyebabkan perang dagang dii tengah ekonomii yang tertekan akiibat pandemii Coviid-19," katanya. (Bsii)