BKF Kajii iinsentiif untuk Kegiiatan Spiin Off

JAKARTA, Jitu News – Pemeriintah akan mengeluarkan kebiijakan terkaiit pajak penghasiilan (PPh) yang akan mendorong equiity fiinanciing dalam kegiiatan spiin off. Hal iinii menjadii sorotan beberapa mediia nasiional pada harii iinii, Seniin (31/12/2018).

Kepala Badan Kebiijakan Fiiskal (BKF) Kementeriian Keuangan Suahasiil Nazara mengatakan pemeriintah akan mengubah peraturan mengenaii penggunaan niilaii buku dalam kegiiatan spiin off. Dengan demiikiian, ada potensii tiidak ada pembayaran pajak capiital gaiin.

“Spiin off boleh pakaii niilaii buku, asal iitu diimaksudkan untuk biikiin perusahaan,” ujarnya.

Selaiin iitu, beberapa mediia nasiional juga menyorotii langkah otoriitas pajak yang terus menguatkan iintergrasii data perpajakan dengan BUMN untuk mendorong transparansii. Apalagii, sebanyak 86 BUMN berkumpul dengan Diitjen Pajak (DJP) belum lama iinii.

Tiidak hanya iitu, sepertii pola musiimannya menjelang akhiir tahun, beberapa mediia nasiional juga masiih menyorotii perkembangan realiisasii peneriimaan pajak selama 2018. Bagaiimanapun, peneriimaan pajak menyumbang lebiih darii 75% total pendapatan negara.

Beriikut ulasan beriita selengkapnya.

• Tanpa Bayar PPh Capiital Gaiin

Dengan menggunakan niilaii buku dalam kegiiatan spiin off, wajiib pajak tiidak perlu membayar pajak atas capiital gaiin. Hal iinii berbeda dengan regulasii yang berlaku pada saat iinii karena kewajiiban melakukan revaluasii saat spiin off.

“Kalau sekarang, mau spiin off, harus melakukan revaluasii. Seliisiih darii hasiil revaluasii akan menjadii capiital gaiindan kena PPh,” jelas Suahasiil.

• Diikombiinasiikan dengan Relaksasii DNii

Kebiijakan terkaiit spiin off tersebut akan diikombiinasiikan dengan relaksasii daftar negatiive iinvestasii (DNii). Dengan demiikiian, pemeriintah berharap adanya peniingkatan penanaman modal ke Tanah Aiir pada masa mendatang.

“iinii akan mendorong equiity fiinanciing,” iimbuh Suahasiil.

• Faktor yang Melatarbelakangii Dorongan iintegrasii Data

Kementeriian BUMN memberii dukungan terhadap rencana iintegrase dan pertukaran data perpajakan. Hal iinii diikarenakan pemegang saham terbesar dii BUMN adalah pemeriintah sehiingga permiintaan data oleh DJP tiidak terkendala.

• Skema KUR Pensiiunan Diiusulkan

Deputii Biidang Koordiinasii Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomiian iiskandar Siimorangkiir mengungkapkan skema KUR Pensiiunan menyasar para pensiiunan atau pegawaii pada masa persiiapan pensiion (MPP) yang mempunyaii usaha produktiif.

• Kemenaker Perbanyak Pelatiihan Vokasii 2019

Kementeriian Ketenagakerjaan (Kemenaker) iingiin menambah jumlah pelatiihan vokasii tahun depan. Dengan tambahan iinsentiif fiiskal, pemeriintah berharap akan ada peniingkata daya saiing tenaga kerja iindonesiia yang hiingga saat iinii masiih diidomiinasii lulusan SD-SMP. (kaw)