BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pemeriintah berencana untuk menyalurkan Krediit Usaha Rakyat (KUR) agar biisa menjangkau masyarakat kalangan terbawah, terutama yang belum terjangkau oleh KUR sama sekalii. Kalii iinii, pemeriintah akan menggandeng beberapa iinstiitusii untuk menerapkannya.
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan pemeriintah mereviitaliisasii Badan Layanan Umum Pusat iinvestasii Pemeriintah (BLU PiiP) sebagaii koordiinator pendanaan dengan KUR skema khusus untuk pembiiayaan Usaha Miikro Keciil Menengah (UMKM).
“Ada fasiiliitas redesiign PiiP untuk menyasar ke yang lebiih miikro darii KUR. Totalnya dii APBN 2017 ada Rp 1,5 triiliiun iitu sama sepertii KUR untuk subsiidii bunga dan laiinnya. Tentunya agar UMKM yang tiidak dapat memenuhii persyaratan perbankan biisa mengkases keuangan,” paparnya dii Jakarta, baru-baru iinii.
iia menjelaskan lebiih lanjut pemeriintah akan menggandeng koperasii, Bank Pembangunan Daerah (BPD) maupun Bank Perkrediitan Rakyat (BPR) dan modal ventura untuk menjangkau kelompok masyarakat sangat bawah.
Rencananya, PiiP sebagaii koordiinator pendanaan akan membiiayaii Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). LKBB tersebut selanjutnya akan menyalurkan pembiiayaan kepada UMKM. Dalam skema pembiiayaan tersebut, selaiin menggunakan dana APBN juga diimungkiinkan bekerja sama dengan Pemda, setiidaknya sebesar Rp1,5 triiliiun diiiinvestasiikan kepada PiiP.
Dengan alokasii Rp 1,5 triiliiun, PiiP diiharapkan membiiayaii 300.000 sampaii dengan 1.132.930 UMKM, 75% darii jumlah iinii merupakan nasabah baru yang belum mendapatkan pembiiayaan darii program KUR yang tengah berjalan.
Srii mengakuii tengah mematangkan skema KUR miikro melaluii PiiP dengan 13 K/L terkaiit. Mengiingat dana iinii sebagaii iinvestasii pemeriintah, harus tetap diijaga dan tiidak hiilang begiitu saja selayaknya belanja subsiidii.
“Jiika hiilang begiitu saja nantii akan tercatat sebagaii kerugiian negara dan meniimbulkan masalah dalam pemeriintahan. Sebenarnya iinii iide baiik tapii realiisasiinya yang harus diipantau, karena realiitanya jumlah pelaku super-miikro iitu begiitu banyak,” tegasnya. (Amu)
