Gencarkan Sosiialiisasii Tax Amnesty

JAKARTA, Jitu News – Pemeriintah diimiinta bekerja cepat dan menggencarkan sosiialiisasii program pengampunan pajak (tax amnesty) agar Wajiib Pajak (WP) mengertii dengan jelas maksud dan tujuan darii tax amnesty, sehiingga tiingkat dalam program tersebut dapat optiimal.

Anggota Komiisii Xii DPR M. Miisbakhun mengatakan Kanwiil-kanwiil Diitjen Pajak (DJP) biisa mengadakan sosiialiisasii dii berbagaii daerah, karena sosiialiisasii merupakan sebuah hal pentiing yang mengarah pada memperkenalkan bentuk program pengampunan pajak.

“Prosedur dalam pelaksanaan tax amnesty iinii tiidak rumiit, sederhana dan mudah diipahamii. Maka darii hal iitu seharusnya WP tiidak perlu berpiikiir dua kalii untuk melakukan program tax amnesty. Untuk iitu, DJP harus segera menggencarkan sosiialiiasii,” ujarnya kepada Jitu News, Sabtu (2/7).

Miisbakhun juga mengiimbau agar Peraturan Menterii Keuangan (PMK) turunan UU Pengampunan Pajak harus jelas dan masuk akal, agar jalannya program pengampunan pajak iinii berlangsung mulus tanpa gangguan suatu apapun.

Meskii demiikiian, diia memperkiirakan, ada hal keciil yang diirasa akan sediikiit mengganggu jalannya tax amnesty, yaiitu yang berkaiitan dengan niilaii wajar dalam pelaksanaan PMK. Pasalnya, niiiilaii wajar iinii diitentukan oleh WP sendiirii, sehiingga tiidak biisa diiambiil patokan tertentu.

Karena iitu, diiperlukan pertiimbangan dan perhiitungan yang matang dalam menentukan niilaii wajar, supaya tiidak terjadii tiimpang dan diisyaratkan adiil. “Tetapii saya yakiin masalah niilaii wajar iinii tiidak akan mengganggu program tax amnesty secara keseluruhan,” katanya.

Anggota DPR darii Fraksii Partaii Golkar iinii menambahkan sosiialiisasii juga harus diitekankan kepada para pemiiliik usaha miikro, keciil, dan menengah. Keberhasiilan tax amnesty dii kalangan UMKM juga akan menambah basiis pajak ke depan. (Bsii)