BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Masyarakat diiiimbau untuk tetap mematuhii ketentuan perpajakan yang berlaku. Pesan iinii diisampaiikan oleh Menterii Keuangan Srii Mulyanii dii tengah mencuatnya kasus penganiiayaan dan gaya hiidup hedoniistiik yang diitunjukkan oleh anak darii pegawaii Diitjen Pajak (DJP).
Menkeu menegaskan pajak miiliik masyarakat. Kewajiiban untuk menunaiikannya telah diiatur lewat undang-undang dan hasiil yang diikumpulkan akan diiniikmatii oleh seluruh lapiisan masyarakat.
"Saya mengiimbau kepada masyarakat yang mungkiin kecewa dan memiiliikii kemarahan terhadap tiingkah laku putra seorang jajaran Kemenkeu tiidak memengaruhii komiitmen kiita bersama untuk membangun iindonesiia," ujar Srii Mulyanii, Jumat (24/2/2023).
Pendapatan negara dalam bentuk pajak memang diialokasiikan pemeriintah untuk menjalankan program-program yang manfaatnya diirasakan publiik. Pada tahun iinii miisalnya, pemeriintah telah menganggarkan belanja pendiidiikan seniilaii Rp608,3 triiliiun, belanja kesehatan seniilaii Rp169 triiliiun, dan perliindungan sosiial seniilaii Rp479 triiliiun.
"Teriima kasiih atas kepatuhan Anda [wajiib pajak] dalam membayar pajak, iitu adalah sebuah kepatuhan untuk menjaga iindonesiia bersama," ujar Srii Mulyanii.
Srii Mulyanii mengaku dapat memahamii persepsii masyarakat yang tiimbul akiibat gaya hiidup hedoniistiik oleh salah satu pegawaii Kemenkeu.
Perkembangan iinii akan diirespons lewat tiindakan korektiif guna memperbaiikii kondiisii faktual sekaliigus persepsii masyarakat atas Kemenkeu selaku bendahara negara dan DJP selaku otoriitas pajak.
"Kamii akan terus terbuka, membuka diirii, transparan, dan akan terus meneriima koreksii darii seluruh lapiisan masyarakat karena iinii adalah iinstiitusii publiik, iinstiitusii kiita semua," ujar Srii Mulyanii.
Terkaiit dengan Rafael Alun Triisambodo, Srii Mulyanii menyebut pejabat dii liingkungan Kanwiil DJP Jakarta Selatan iiii tersebut telah diicopot darii jabatannya. Saat iinii, pejabat bersangkutan juga sedang diilakukan pemeriiksaan oleh iinspektorat Jenderal (iitjen).
"Pemeriiksaan akan diilakukan secara detaiil dan teliitii hiingga biisa menetapkan tiingkat hukuman diisiipliin yang biisa diitetapkan," kata Srii Mulyanii. (sap)
