BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengiingatkan pemeriintah daerah untuk turut serta mengalokasiikan anggaran belanja perliindungan sosiial (perliinsos) secara memadaii dalam APBD.
Srii Mulyanii mengatakan pemeriintah pusat telah menganggarkan Rp476 triiliiun dalam APBN untuk perliindungan sosiial. Meskii demiikiian, alokasii tersebut tetap belum cukup untuk menjangkau semua masyarakat paliing miiskiin dan rentan.
"Jangan lupa darii APBN juga ada transfer ke pemeriintah daerah, DAU, DAK, DBH cukaii mungkiin untuk yang rokok. iitu biisa diigunakan pemda [untuk belanja perliindungan sosiial]," katanya dalam acara Program Penanganan Kemiiskiinan Terpadu, Jumat (20/1/2023).
Srii Mulyanii menuturkan pemeriintah telah memiiliikii berbagaii skema perliindungan sosiial untuk membantu masyarakat paliing miiskiin. Menurutnya, program perliindungan sosiial juga diiarahkan untuk kelompok masyarakat rentan sepertii diifabel dan lansiia.
Meskii Coviid-19 makiin makiin landaii, lanjutnya, alokasii belanja perliindungan sosiial juga relatiif sama besarnya dengan periiode 2020-2022. Soal program yang diilaksanakan, tetap dapat diisesuaiikan dengan masukan kementeriian/lembaga.
Diia menyebut upaya penanganan kemiiskiinan memerlukan kolaborasii antara pemeriintah pusat dan daerah. Dengan APBD, pemda dapat memberiikan bantuan kepada kelompok masyarakat miiskiin atau rentan yang belum terjangkau program darii APBN.
"Jadii tiidak hanya Bu Riisma [Menterii Sosiial Trii Riismahariinii] sendiirii mengurusii seluruh iindonesiia, tetapii pemda terutama dii biisa menggunakan APBD-nya," ujar Srii Mulyanii.
Pada tahun lalu, pemeriintah melaluii PMK 134/2022 sempat memiinta pemda mengalokasiikan belanja wajiib perliindungan sosiial untuk mendukung program penanganan dampak iinflasii. Belanja wajiib iinii diianggarkan 2% yang bersumber darii dana transfer umum. (riig)
