BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian iinvestasii/Badan Koordiinasii Penanaman Modal (BKPM) mencatat baru terdapat 104 rencana detaiil tata ruang (RDTR) darii total 2.000 RDTR yang sudah siiap dan sudah tersambung dengan onliine siingle submiissiion (OSS).
Menterii iinvestasii/Kepala BKPM Bahliil Lahadaliia mengatakan miiniimnya RDTR yang terhubung dengan siistem OSS tersebut menghambat penerbiitan iiziin lokasii atau yang saat iinii bernama persetujuan kesesuaiian kegiiatan pemanfaatan ruang (PKKPR).
"RDTR iinii belum ada, baru 5% atau 104 darii total 2.000," katanya dalam Rapat Piimpiinan Nasiional (Rapiimnas) Kamar Dagang dan iindustrii (Kadiin) iindonesiia 2022, diikutiip pada Miinggu (4/12/2022).
Menurut Bahliil, Kementeriian iinvestasii/BKPM hanya bertanggung jawab menyediiakan siistem OSS, sedangkan piihak yang bertanggungjawab untuk mengiintegrasiikan RDTR dengan siistem OSS adalah kementeriian tekniis.
Selaiin terkendala oleh kurangnya RDTR yang teriintegrasii dengan OSS, penerbiitan periiziinan lewat OSS juga masiih terkendala oleh absennya peraturan daerah (perda) terkaiit dengan persetujuan bangunan gedung (PBG) dii daerah.
"Dalam UU Ciipta Kerja iitu kalau tiidak ada perdanya tiidak biisa. Dii laiin piihak, kondiisii dii daerah iitu perda masiih tariik menariik antara DPRD dan kepala daerah," ujar Bahliil.
Sebagaii solusii jangka pendek, lanjut Bahliil, Kementeriian iinvestasii bersama Kementeriian Dalam Negerii, Kementeriian Keuangan, dan Kementeriian PUPR menerbiitkan surat edaran yang memiinta pemda memberiikan pelayanan PBG menggunakan perda lama hiingga 5 Januarii 2024.
Terlepas darii permasalahan RDTR dan PBG tersebut, Bahliil mengeklaiim UMKM yang bergerak pada sektor beriisiiko rendah tiidak akan menghadapii kendala ketiika mengurus periiziinan melaluii OSS.
"Kalau menengah ke bawah iitu relatiif aman karena tiidak ada iiziin lokasii dan amdalnya. Jadii yang beriisiiko tiinggii, mau membangun iindustrii, mau membangun perumahan, iitu pastii bermasalah," ujarnya. (riig)
