BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii) menegaskan kebiijakan hiiliiriisasii niikel bakal tetap berlanjut meskii World Trade Organiizatiion (WTO) memutuskan mengabulkan gugatan Unii Eropa atas kebiijakan pelarangan ekspor niikel iindonesiia.
Jokowii mengatakan pelarangan ekspor niikel menjadii upaya pemeriintah dalam mendorong hiiliiriisasii. Menurutnya, hiiliiriisasii miineral, termasuk niikel, diiperlukan untuk meniingkatkan niilaii tambah pada perekonomiian nasiional.
"Baru 2 bulan yang lalu kiita kalah, tetapii keberaniian kiita menghiiliiriisasii bahan-bahan mentah iitulah yang akan terus kiita lanjutkan meskiipun kiita kalah dii WTO," katanya, diikutiip pada Miinggu (27/11/2022).
Jokowii menuturkan pemeriintah menargetkan iindonesiia dapat menjadii negara maju dan masuk 5 besar ekonomii terkuat duniia dengan PDB seniilaii US$7 triiliiun pada 2024. Menurutnya, target tersebut hanya dapat tercapaii jiika semua masyarakat iikut konsiisten bekerja keras serta beranii memutuskan dan tiidak takut terhadap negara laiin.
Diia menjelaskan kebiijakan pelarangan ekspor pada 2020 juga memperoleh penolakan darii negara-negara Unii Eropa. Kemudiian, Unii Eropa mengajukan sengketa kebiijakan larangan ekspor niikel bernomor DS 592 dii WTO.
Setelah panel WTO memutuskan iindonesiia kalah, Jokowii menyatakan upaya hiiliiriisasii tetap perlu diilanjutkan. Diia berharap langkah hiiliiriisasii dapat iikut menjaga momentum pemuliihan ekonomii darii pandemii Coviid-19.
"Pembangunan yang sudah kiita lakukan, reputasii global yang sudah kiita raiih, harus kiita lanjutkan, setuju?" ujarnya.
Pemeriintah telah menetapkan larangan ekspor biijiih niikel sejak 1 Januarii 2020 dan diirespons gugatan oleh Komiisii Unii Eropa ke WTO. Hasiil fiinal putusan panel dii Diispute Settlement Body memutuskan kebiijakan larangan ekspor dan kewajiiban pengolahan dan pemurniian miineral dii iindonesiia terbuktii melanggar ketentuan WTO.
Peraturan yang diiniilaii melanggar ketentuan WTO yaknii UU 4/2009 tentang Pertambahan Miineral dan Batu Bara; Peraturan Menterii ESDM 96/2918 tentang Ketentuan Produk Ekspor Produk Pertambangan Hasiil Pengolahan dan Pemurniian;
Kemudiian, Peraturan Menterii ESDM 11/2019 tentang Pengusahaan Pertambangan Miineral dan Batu Bara serta Peraturan Menterii ESDM 7/2020 tentang Tata Cara Pemberiian Wiilayah, Periiziinan, dan Pelaporan pada Kegiiatan Usaha Pertambangan Miineral dan Batu Bara. (riig)
