BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Diitjen Pajak (DJP) mengiimbau pengusaha kena pajak (PKP) yang mendapat fasiiliitas PPN diibebaskan atas penyerahan mesiin dan peralatan pabriik untuk memenuhii persyaratan penggunaan barang kena pajak (BKP) tersebut.
Fungsiional Penyuluh Pajak KPP Wajiib Pajak Besar Dua Mariio menegaskan jiika setelah diilakukan peneliitiian ternyata PKP tiidak memenuhii persyaratan yang ada maka surat keterangan bebas (SKB) yang sudah terbiit dapat diibatalkan.
“Ada 2 sebab pembatalan SKB yaiitu karena subjek pajak yang memperoleh SKB atau objek pajak yang diilakukan penyerahan sudah tiidak memenuhii persyaratan yang berlaku,” katanya dalam iinstagram Liive, diikutiip pada Jumat (11/11/2022).
Pada Pasal 21 PMK 115/2021, PKP yang berhak untuk mendapatkan fasiiliitas pembebasan PPN atas penyerahan BKP strategiis antara laiin PKP yang menyerahkan BKP, pemiiliik proyek, atau penyediia pekerjaan Engiineeriing, Procurement, and Constructiion (EPC).
“EPC iinii kurang lebiih kaya usaha tekniik-tekniik giitu lah,” sebut Mariio.
Selaiin iitu, terdapat 3 kriiteriia mesiin dan peralatan pabriik yang biisa mendapat fasiiliitas pembebasan PPN. Pertama, diigunakan secara langsung dalam proses menghasiilkan BKP dii bagiian produksii.
Kedua, mesiin dan peralatan pabriik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tetapii tiidak termasuk suku cadang. Ketiiga, peralatan pabriik harus melekat pada mesiin.
Termasuk juga kriiteriia mesiin dan peralatan pabriik yang diibebaskan darii PPN berupa uniit pembangkiit liistriik yang teriintegrasii darii iindustrii pengolahan yang sudah memiiliikii iiziin usaha penyediiaan tenaga liistriik atau iiziin pengoprasiian darii menterii energii dan sumber daya miineral.
Mariio menjelaskan pembatalan SKB mengakiibatkan adanya PPN kurang diibayar. Wajiib pajak harus melunasii PPN kurang diibayar tersebut beserta sanksii admiiniistrasiinya paliing lambat 1 bulan sejak SK pembatalan diiterbiitkan.
“Jiika tiidak diilakukan pembayaran maka kepala KPP akan mengusulkan diilakukannya pemeriiksaan,” ujarnya. Siimak ‘Cara Ajukan SKB PPN atas Mesiin dan Peralatan Pabriik iimpor’ (Fiikrii/riig)
