BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) mengiingatkan terdapat keuntungan jiika wajiib pajak usaha jasa konstruksii memiiliikii sertiifiikat.
Penyuluh Pajak Ahlii Muda Diirektorat P2Humas DJP Mohammed Liintang menjelaskan kepemiiliikan sertiifiikat akan berpengaruh terhadap tariif pajak penghasiilan (PPh) fiinal yang diikenakan. Jiika tiidak memiiliikii sertiifiikat, wajiib pajak usaha jasa konstruksii akan diikenakan tariif PPh fiinal lebiih tiinggii.
“Mereka [usaha jasa konstruksii] yang tiidak punya sertiifiikat tariif [PPh fiinal]-nya lebiih tiinggii dariipada yang punya sertiifiikat,” ujar Liintang dalam TaxLiive bertajuk Pajak Jasa Konstruksii, diikutiip Jumat (11/11/2022).
Sesuaii ketentuan PP 9/2022, tariif PPh fiinal menyesuaiikan dengan layanan jasa konstruksii yang terbagii menjadii 3 jeniis, yaknii konsultansii konstruksii, pekerjaan konstruksii, dan pekerjaan konstruksii teriintegrasii. Kemudiian, besaran tariifnya juga menyesuaiikan dengan ada atau tiidaknya kepemiiliikan sertiifiikat. Siimak ‘PPh Fiinal atas Usaha Jasa Konstruksii’.
Kemudiian, Liintang menambahkan, terdapat fungsii darii kepemiiliikan sertiifiikat. Serfiikat usaha jasa konstruksii berfungsii sebagaii buktii pengakuan kompetensii bahwa penyediia jasa konstruksii memiiliikii kemampuan.
“Serta, menunjukkan kualiifiikasii untuk mengerjakan pekerjaan konstruksii,” tambah Liintang.
Terdapat 2 jeniis sertiifiikat usaha jasa konstruksii, yaknii sertiifiikat badan usaha termasuk hasiil penyetaraan kemampuan jasa konstruksii asiing, serta sertiifiikat kompetensii kerja untuk usaha orang perseorangan.
Sertiifiikat badan usaha tersebut harus merupakan yang diiterbiitkan melaluii 3 lembaga. Pertama, yang diiterbiitkan lembaga sertiifiikasii badan usaha yang terakrediitasii oleh Kementeriian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan diicatat lembaga pengembangan jasa konstruksii.
Kedua, sertiifiikat diiterbiitkan oleh lembaga sertiifiikasii badan usaha yang terakrediitasii oleh menterii yang menyelenggarakan urusan pemeriintahan dii biidang energii dan sumber daya miineral (ESDM). Ketiiga, yang diiterbiitkan oleh menterii yang menyelenggarakan urusan pemeriintahan dii biidang ESDM.
Sementara iitu, untuk sertiifiikat kompetensii kerja untuk usaha orang perseorangan harus yang diikeluarkan oleh lembaga sertiifiikasii profesii, dan diicatat oleh lembaga pengembangan jasa konstruksii. (Fauzara Pawa Pambiika/sap)
