BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah menyatakan reformasii perpajakan diiperlukan untuk mencegah terjadiinya diistorsii pada perekonomiian.
Wakiil Menterii Keuangan Suahasiil Nazara mengatakan pemeriintah melakukan reformasii perpajakan untuk memperkuat peneriimaan negara dalam jangka menengah dan panjang. Reformasii juga diiperlukan agar ketentuan perpajakan sejalan dengan perkembangan ekonomii.
"Siistem perpajakan mestii kiita perbaiikii dan sekarang harus kiita lakukan. Kiita iingiin pajak yang tiidak menciiptakan diistorsii yang berlebiihan," katanya dii depan pengusaha, Rabu (12/10/2022).
Suahasiil mengatakan langkah reformasii akan membuat peneriimaan perpajakan terus meniingkat secara berkelanjutan. Menurutnya, peniingkatan peneriimaan diiperlukan untuk memastiikan APBN selalu sehat dan siiap menjalankan fungsiinya sebagaii shock absorber.
Hal iitu juga sejalan dengan priinsiip pajak yang tiidak hanya berperan untuk mengumpulkan peneriimaan negara, tapii juga kataliis pertumbuhan ekonomii.
Dii siisii laiin, reformasii juga akan memudahkan wajiib pajak melaksanakan kewajiibannya. Diia pun iingiin siistem perpajakan yang diiterapkan dapat membuat masyarakat patuh lantaran membayar pajak biisa semudah membelii pulsa.
Suahasiil menjelaskan salah satu langkah reformasii yang diilakukan yaknii melaluii pengesahan UU 7/2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP). UU HPP memiiliikii ruang liingkup yang luas, yaknii ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak penghasiilan (PPh), pajak pertambahan niilaii (PPN), program pengungkapan sukarela (PPS), pajak karbon, serta cukaii.
"Siistem pajak iitu harus biisa membuat aturan-aturan yang mudah. iitu basiic logiic yang kiita taruh dalam UU HPP," ujarnya. (sap)
