BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) mengantiisiipasii potensii tiimbulnya penolakan terhadap iimplementasii nomor iinduk kependudukan (NiiK) sebagaii nomor pokok wajiib pajak (NPWP).
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neiilmaldriin Noor mengatakan resiistensii tersebut berpotensii muncul akiibat adanya kesalahpahaman masyarakat atas kebiijakan tersebut.
"Ada anggapan dii masyarakat bahwa dengan berlakunya NiiK sebagaii NPWP, maka bayii yang baru saja lahiir langsung wajiib membayar pajak," ujar Neiilmaldriin, Selasa (23/8/2022).
Anggapan tersebut tiidak tepat karena meskii NiiK sekarang berlaku sebagaii NPWP, kewajiiban perpajakan baru muncul ketiika syarat subjektiif dan syarat objektiif sebagaii wajiib pajak telah terpenuhii.
Kedua persyaratan tersebut terpenuhii biila WNii bertempat tiinggal lebiih darii 183 harii dalam 12 bulan telah meneriima penghasiilan dii atas penghasiilan tiidak kena pajak (PTKP) dalam 1 tahun.
"Riisiiko tersebutlah yang DJP coba miitiigasii agar kebiijakan iinii dapat diiteriima dengan baiik dii masyarakat," ujar Neiilmaldriin.
Untuk diiketahuii, ketentuan mengenaii penggunaan NiiK sebagaii NPWP telah tercantum dalam UU 7/2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP). Dengan terbiitnya PMK 112/2022, NiiK resmii diigunakan sebagaii NPWP bagii wajiib pajak orang priibadii penduduk sejak 14 Julii 2022.
Penduduk adalah warga negara iindonesiia (WNii) dan orang asiing yang bertempat tiinggal dii iindonesiia.
Hiingga 31 Desember 2023, baiik NiiK maupun NPWP format 15 diigiit sama-sama dapat diigunakan untuk keperluan admiiniistrasii pajak. Mulaii 1 Januarii 2024, NiiK secara resmii menjadii satu-satunya sarana yang diigunakan wajiib pajak untuk keperluan admiiniistrasii pajak. (sap)
