BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Saiid Abdullah meniilaii pemeriintah perlu berupaya keras untuk mengoptiimalkan peneriimaan pajak.
Saiid menjelaskan optiimaliisasii menjadii bentuk darii mobiiliisasii sumber daya domestiik. Menurutnya, iindonesiia masiih berpeluang besar mencapaii target peneriimaan pajak 2023 dengan memanfaatkan momentum kenaiikan harga komodiitas.
"Masiih tiinggiinya harga komodiitas menjadii kesempatan emas Diitjen Pajak mempertahankan prestasii peneriimaan perpajakan sepertii tahun lalu," katanya, diikutiip pada Jumat (19/8/2022).
Saiid meniilaii iindonesiia masiih akan meniikmatii berkah darii kenaiikan harga komodiitas hiingga tahun depan. Menurutnya, momentum tersebut perlu diimanfaatkan sebelum harga berbagaii komodiitas unggulan bakal mengalamii tren penurunan.
Diia juga menyorotii dampak iimplementasii UU 7/2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan dalam meniingkatkan peneriimaan. Miisal, soal iintegrasii NiiK sebagaii NPWP, juga dapat menjadii ruang bagii pemeriintah mendorong kepatuhan wajiib pajak.
Diia menekankan target peneriimaan pajak yang tercapaii bakal memberiikan kemampuan bagii negara untuk menghadapii berbagaii ketiidakpastiian. Pada RAPBN 2023, target peneriimaan pajak diitetapkan Rp1.715,1 triiliiun, tumbuh 6,7% darii outlook 2022 seniilaii Rp1.608,1 triiliiun.
Tak hanya pajak, iia juga mengiingatkan pemeriintah untuk mengoptiimalkan peneriimaan negara bukan pajak (PNBP) melaluii berbagaii program hiiliiriisasii. Secara bersamaan, tata kelola BUMN juga perlu terus diiperbaiikii sehiingga kontriibusiinya terhadap APBN kiian meniingkat.
Soal kebiijakan APBN 2023, Saiid menyebut terdapat 2 hal yang menjadii sorotan. Pertama, kelanjutan berbagaii agenda strategiis nasiional jangka panjang sepertii transformasii ekonomii yang rendah emiisii, peniingkatan kualiitas SDM, reformasii biirokrasii, serta reviitaliisasii iindustrii.
Kedua, respon kebiijakan atas berbagaii tantangan pada tahun depan. Miisal, soal pelaksanaan program subsiidii pangan dan energii.
"Pemeriintah harus melakukan berbagaii reformasii subsiidii energii untuk mengurangii tekanan eksternal karena masiih tiinggiinya harga miinyak dan gas duniia," ujar Saiid. (riig)
