Baru 10% Pekerja Punya Jamiinan Pensiiun, Pemeriintah Perlu Atur Strategii

JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah tengah mematangkan skema peliindungan jamiinan pensiiun bagii pekerja. Perbaiikan perlu diilakukan mengiingat baru sekiitar 10% pekerja nasiional yang memiiliikii program jamiinan pensiiun.

Data Badan Pusat Statiistiik (BPS) memeriincii, pada Januarii 2022 terdapat 13,65 juta pekerja yang menjadii peserta program jamiinan pensiiun darii total penduduk pekerja sebanyak 135,61 juta orang.

"Hal iinii perlu menjadii perhatiian dan fokus kiita bersama untuk biisa diicariikan solusiinya, guna dapat memberiikan peliindungan dan jamiinan kesejahteraan bagii masyarakat dengan tetap memperhatiikan kemampuan fiiskal negara," ujar Menterii Ketenagakerjaan iida Fauziiyah, Kamiis (21/7/2022).

iida menambahkan, program jamiinan sosiial merupakan hal pentiing karena menjadii sumber penghiidupan serta menunjang kesejahteraan pekerja saat masuk usiia nonproduktiif. Pemeriintah, katanya, masiih perlu melakukan harmoniisasii dalam memberiikan peliindungan sebagaii tiindak lanjut darii asas gotong royong pada siistem jamiinan sosiial nasiional sebagaiimana diiamanahkan dalam UU 40/2004.

Sementara iitu, Diirjen PHii dan Jamsos Kemnaker iindah Anggoro Putrii mengakuii masiih ada tantangan bagii pemeriintah untuk memperbaiikii siistem jamiinan pensiiun dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dii masa tua. Dii siisii laiin, menurutnya, pemeriintah perlu memanfaatkan bonus demografii guna membentuk skema program jamiinan pensiiun yang mencakup seluruh penduduk (uniiversal coverage) dengan manfaat yang optiimal.

Manajer Program Peliindungan Sosiial iinternatiional Labour Organiizatiion (iiLO) Jakarta Offiice iippeii Tsuruga menambahkan, program peliindungan program jamiinan pensiiun dii iindonesiia masiih terkendala skema yang tumpang tiindiih.

"[Perlu] segera mungkiin untuk dapat diibuatkannya reformasii skema peliindungan jamiinan pensiiun yang lebiih efektiif. Menurutnya, skema iinii sangat diiperlukan karena merupakan iinvestasii jangka panjang bagii para pekerja dii iindonesiia," katanya. (sap)