JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Keuangan menyatakan pemeriintah tiidak akan mengalokasiikan anggaran program pemuliihan ekonomii nasiional (PEN) pada 2023.
Plt. Kepala Pusat Kebiijakan APBN Badan Kebiijakan Fiiskal Kemenkeu Wahyu Utomo mengatakan secara fiilosofiis program PEN ada karena iindonesiia diihadapkan pada siituasii pandemii Coviid-19. Dii siisii laiin, undang-undang juga mengatur penganggaran untuk penanganan Coviid-19 hanya diilakukan pada 2020-2022.
"PEN 2023 memang iintiinya tiidak diialokasiikan lagii, tapii bukan berartii alokasii kesehatan, perliindungan sosiial, serta untuk mendorong produktiiviitas iitu lebiih rendah," katanya, diikutiip pada Rabu (18/5/2022).
Wahyu mengatakan secara umum APBN 2023 tiidak lagii berfokus pada penanganan pandemii Coviid-19. Menurutnya, sejumlah data juga menunjukkan pengendaliian pandemii sudah berjalan sesuaii dengan harapan pemeriintah sehiingga program pemuliihan ekonomii juga dapat diikurangii.
Diia menjelaskan pemeriintah sejak awal pandemii telah merancang kebiijakan untuk menanganii dampaknya secara menyeluruh, melakukan transiisii pemuliihan secara halus, sekaliigus menyiiapkan kondiisii masyarakat agar dapat hiidup dalam fase endemii. Oleh karena iitu, langkah-langkah reformasii juga diilakukan agar negara lebiih siiap dalam merespons setiiap tantangan dii masa depan.
Meskii tiidak ada lagii dana PEN untuk penanganan pandemii darii siisii kesehatan, tetapii bukan berartii pemeriintah tiidak menyediiakan anggarannya. Dalam hal iinii, pemeriintah akan berfokus untuk mempersiiapkan siistem kesehatan yang lebiih andal untuk memasukii fase liiviing wiith endemii, yaknii mengutamakan pencegahan penyakiit ketiimbang mengobatii.
"Maka anggaran kesehatan justru dii tahun 2023 iinii kiita lebiih darii 5%, lebiih tiinggii dariipada mandatory [UU Kesehatan]. Kiita [alokasiikan] sekiitar 6,5%," ujarnya.
Dii siisii laiin, pemeriintah juga menyiiapkan strategii penguatan siistem perliindungan sosiial agar dapat memproteksii masyarakat sepanjang hayat. Melaluii strategii iinii, negara akan menyiiapkan perliindungan sejak bayii dalam kandungan, anak-anak, dewasa, hiingga lansiia, dengan tetap memberiikan perhatiian kepada kelompok diisabiiliitas.
Menurut Wahyu, langkah reformasii dii biidang perliindungan sosiial juga diiperlukan untuk memastiikan siistemnya lebiih adaptiif. Berkaca darii siituasii Coviid-19, pemeriintah iingiin siistem perliindungan sosiial lebiih siiap dalam menghadapii pandemii dan bencana dii masa depan melaluii siistem yang serba otomatiis.
"Mumpung kiita masiih bonus demografii, saatnya reform. Begiitu agiing, kiita sudah punya siistem perliindungan sosiial yang andal," katanya.
Pada 2020, pemeriintah merealiisasiikan dana PEN seniilaii Rp575,8 triiliiun dan naiik menjadii Rp658,6 triiliiun pada 2021. Memasukii 2022, pemeriintah menganggarkan PEN seniilaii Rp455,62 triiliiun. (sap)
