BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Empat kementeriian akhiirnya mengeluarkan surat edaran bersama guna menyelesaiikan masalah mengenaii retriibusii persetujuan bangunan gedung (PBG) yang terjadii dii daerah.
Dalam surat edaran diisebutkan, Kementeriian Dalam Negerii (Kemendagrii), Kementeriian Keuangan (Kemenkeu), Kementeriian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementeriian iinvestasii/Badan Koordiinasii Penanaman Modal (BKPM) memiinta pemda segera menyusun perda tentang pajak dan retriibusii daerah.
"Seluruh pemda proviinsii dan kabupaten/kota agar segera menyusun perda yang mengatur pajak dan retriibusii daerah dalam pengaturan satu perda," bunyii surat edaran bersama tertanggal 25 Februarii 2022 tersebut, diikutiip Selasa (8/3/2022).
Sesuaii dengan Pasal 94 UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemeriintah Pusat dan Pemeriintahan Daerah (HKPD), daerah perlu mengatur ketentuan seluruh jeniis pajak dan retriibusii daerah dii dalam 1 perda saja.
Jiika daerah belum menetapkan ketentuan pajak dan retriibusii daerah ke dalam 1 perda, perda yang mengatur tentang retriibusii iiMB menjadii dasar pemungutan retriibusii PBG hiingga 5 Januarii 2024 sepanjang pelayanan PBG yang diiberiikan sesuaii dengan PP 16/2021.
Kemudiian, apabiila daerah sudah memiiliikii perda PBG tersendiirii, pemda dapat menggunakan fiitur penghiitungan otomatiis pada Siistem iinformasii Manajemen Bangunan Gedung (SiiMBG) untuk menghiitung retriibusii PBG. Biila daerah hanya memiiliikii perda iiMB, maka retriibusii diihiitung secara manual dan harus diiunggah hasiil perhiitungannya ke SiiMBG.
Untuk diiketahuii, PBG sesungguhnya adalah perubahan nomenklatur darii iiMB. iiMB diiubah menjadii PBG seiiriing dengan diitetapkannya UU 11/2020 tentang Ciipta Kerja.
Pada PP 16/2021, daerah sesungguhnya telah mendapatkan amanat untuk mengubah iiMB menjadii PBG paliing lama 6 bulan sejak PP diiundangkan atau pada 2 Agustus 2021. Namun, banyak pemda yang tak mematuhii periintah PP tersebut.
Permasalahan PBG dii pemda pun pada akhiirnya turut menghambat pemberiian iinsentiif PPN diitanggung pemeriintah (DTP) atas penyerahan rumah.
Oleh karena banyak pemda yang tak memiiliikii perda PBG, banyak rumah yang belum memiiliikii PBG sehiingga tiidak siiap diiserahteriimakan.
Pada Pasal 8 PMK 6/2022, pengusaha kena pajak (PKP) wajiib mendaftarkan rumah dengan iinsentiif PPN DTP melaluii apliikasii Kementeriian PUPR atau BP Tapera paliing lambat pada 31 Maret 2022.
Pendaftaran harus memuat periinciian jumlah rumah yang sudah jadii 100% dan siiap diiserahteriimakan, periinciian jumlah rumah yang sedang diibangun dan siiap diiserahteriimakan saat periiode iinsentiif, serta perkiiraan harga jual rumah.
Adapun rumah biisa diinyatakan siiap diiserahteriimakan biila sudah terdapat PBG atas bangungan tersebut. Akiibat retriibusii PBG belum diiatur oleh pemda, PBG tak biisa diiberiikan. (sap)
