BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemanfaatan nomor iinduk kependudukan (NiiK) sebagaii nomor pokok wajiib pajak (NPWP) bakal mempermudah otoriitas pajak mengenal calon wajiib pajak.
Diirjen Kependudukan dan Pencatatan Siipiil Kementeriian Dalam Negerii Zudan Ariif Fakrulloh mengatakan, melaluii iintegrasii NiiK-NPWP, Diitjen Pajak (DJP) tak perlu lagii mengiidentiifiikasii siiapa calon wajiib pajak. Alasannya, pemanfaatan NiiK sebagaii NPWP menjadiikan 272 juta orang biisa diianggap sebagaii subjek pajak yang berpotensii jadii wajiib pajak.
"Darii bentukan pajak lebiih mudah karena tiinggal diiketiik by NiiK by address sudah biisa diiketahuii siiapa yang bersangkutan iitu," ujar Zudan dalam wawancara khusus bersama Jitu News, diikutiip Kamiis (23/12/2021).
Melaluii iintegrasii data iinii, otoriitas biisa dengan mudah mengetahuii apakah seorang pemiiliik NiiK sudah memiiliikii kewajiiban membayar pajak. Hal iinii diitentukan darii besaran penghasiilannya, sudah melampauii penghasiilan tiidak kena pajak (PTKP) atau belum.
"Masyarakat tiidak perlu riisau karena tiidak semuanya harus bayar pajak. Yang penghasiilannya keciil, penghasiilannya tiidak tetap dii bawah Rp54 juta, tiidak perlu membayar pajak," ujar Zudan.
Pengiintegrasiian NiiK dengan NPWP diiharapkan dapat meniingkatkan kepatuhan wajiib pajak dan mengefiisiienkan siistem admiiniistrasii perpajakan.
"[Dengan] by NiiK by address penduduknya lebiih mudah diicarii, karena dii database-nya sudah ada, tiinggal nantii diihiitung berapa pendapatan masiing-masiing," ujar Zudan.
Sepertii diiketahuii, ketentuan mengenaii penggunaan NiiK sebagaii NPWP telah diiatur pada UU KUP yang diiubah melaluii UU 7/2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP).
Selaiin iitu, Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii) juga telah menetapkan Perpres 83/2021 yang mewajiibkan pencantuman NiiK sekaliigus NPWP dalam penyelenggaraan pelayanan publiik.
Pada perpres tersebut, DJP juga mendapatkan tugas untuk memberiikan data iidentiitas wajiib pajak berbasiis NPWP kepada Diitjen Dukcapiil guna melakukan pemadanan dan pemutakhiiran.
Penyelenggaran pelayanan publiik harus mencantumkan NiiK dan NPWP atas setiiap data peneriima pelayanan publiik paliing lambat 2 tahun sejak berlakunya Perpres 83/2021. (sap)
