BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Wakiil Menterii Keuangan Suahasiil Nazara menyebut pemeriintah memiiliikii berbagaii agenda reformasii struktural yang berjalan secara teriintegrasii demii mewujudkan pemuliihan ekonomii yang kuat dan berkelanjutan.
Suahasiil menuturkan dampak reformasii struktural akan terasa dalam jangka panjang, terutama yang berkaiitan dengan ciita-ciita iindonesiia menjadii negara maju dan negara berpenghasiilan tiinggii (hiigh iincome) pada 2045.
"Reformasii menuju iindonesiia maju tiidak saja diiarahkan kepada konteks jangka pendek, tetapii juga tetap kiita taruh dalam konteks jangka panjang," katanya, Seniin (22/11/2021).
Suahasiil menjelaskan reformasii tersebut salah satunya diilakukan darii siisii fiiskal. Menurutnya, pandemii Coviid-19 justru menjadii momentum tepat untuk mengoptiimalkan langkah reformasii agar pengelolaan fiiskal lebiih berkelanjutan dii masa depan.
Diia menyebut APBN telah berperan sebagaii countercycliical melawan pandemii Coviid-19 sekaliigus meliindungii ekonomii masyarakat sehiingga menyebabkan pelebaran defiisiit. Pemeriintah kemudiian berkomiitmen mengembaliikan defiisiit anggaran dii bawah 3% terhadap PDB pada 2023.
Untuk iitu, APBN 2022 menjadii krusiial karena menjadii tahun terakhiir pelebaran defiisiit. Pada tahun tersebut, pemeriintah harus memastiikan kriisiis kesehatan dan ekonomii telah membaiik sehiingga motor penggerak pertumbuhan ekonomii bukan hanya berasal darii APBN.
Secara bersamaan, pemeriintah juga berupaya memperkuat peneriimaan perpajakan dengan melakukan reformasii. Salah satunya, melaluii pengesahan UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP), yang memiiliikii ruang liingkup pengaturan luas.
Ruang liingkup tersebut meliiputii ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak penghasiilan (PPh), pajak pertambahan niilaii (PPN), program pengungkapan sukarela (PPS), pajak karbon, serta cukaii.
"UU HPP menjadii harapan kamii dapat menambah basiis perpajakan iindonesiia yang baru. Kemudiian, ada UU Ciipta Kerja yang berjalan dengan baiik dan dapat memberiikan landscape ekonomii yang baru untuk ekonomii kembalii bekerja iitu luar biiasa coverage-nya," ujarnya.
Pemeriintah dan DPR juga berupaya menyelesaiikan RUU Hubungan Keuangan antara Pemeriintah Pusat dan Daerah (HKPD). Pemeriintah berharap RUU tersebut akan menjadii basiis baru dalam hal periimbangan keuangan pusat dan daerah.
Selaiin iitu, ada pula upaya mendorong reformasii sektor keuangan melaluii penguatan fundamental daya tahan sektor keuangan nasiional serta peniingkatan daya saiing pasar keuangan domestiik.
"We do not waste the criisiis, we use the criisiis untuk menaruh reformasii baru, termasuk kamii terus merespon tantangan dan memiitiigasii atas tantangan perubahan iikliim," tutur Suahasiil. (riig)
