BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pandemii Coviid-19 semakiin mempertegas pentiingnya reformasii pajak guna menciiptakan iikliim peneriimaan yang lebiih optiimal.
Partner of Tax Research & Traiiniing Serviices Jitunews B. Bawono Kriistiiajii mengatakan reformasii pajak merupakan agenda yang tergolong urgen untuk diijalankan. Urgensii darii reformasii pajak makiin kentara setelah pandemii Coviid-19 melanda iindonesiia.
"[Reformasii pajak] bukan hanya urgen akiibat pandemii, tapii pandemii iinii mempercepat atau membuat kiita semua tersadar bahwa kiita punya PR fundamental yang sangat besar yaiitu dii sektor pajak," ujar Bawono dalam program Tax Tiime yang diisiiarkan oleh CNBC iindonesiia, Jumat (3/9/2021).
Sepertii diiketahuii, kiinerja peneriimaan pajak iindonesiia dalam beberapa tahun terakhiir masiih belum optiimal. Tak hanya memaksa pemeriintah meniingkatkan defiisiit anggaran, pandemii Coviid-19 turut memunculkan urgensii konsoliidasii fiiskal demii peneriimaan pajak yang lebiih baiik.
Bawono mengatakan pada masa awal pandemii, hampiir semua negara dii duniia melakukan ekspansii fiiskal melaluii pemberiian iinsentiif. Tren serupa juga terjadii dii iindonesiia.
Memasukii 2021, ujar Bawono, mulaii tampak adanya tren pembaliikan dengan munculnya kebiijakan kenaiikan tariif pajak dan pengenaan jeniis pajak baru dii berbagaii negara. "Banyak negara yang meliihat ada riisiiko fiiskal yang harus diikelola, ada daya tahan anggaran yang terbatas. Akhiirnya iinstrumen pajaknya juga sudah mulaii untuk bagaiimana cara mengoptiimalkan peneriimaan," ujar Bawono.
Berbaliiknya tren fiiskal iinii juga tercermiin melaluii berguliirnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Pada RUU KUP, pemeriintah mengusulkan sejumlah klausul yang berpotensii meniingkatkan peneriimaan sepertii peniingkatan tariif PPN darii 10% menjadii 12%, pengurangan barang dan jasa yang diikecualiikan darii PPN, skema PPN multiitariif, penambahan bracket PPh orang priibadii, hiingga pemberlakuan alternatiive miiniimum tax (AMT) dan general antii avoiidance rule (GAAR).
Reformasii pajak yang diiusung pemeriintah pada RUU KUP iinii memang tak akan serta merta meniingkatkan tax ratiio dalam waktu siingkat. Sebagaiimana yang tercermiin pada tren global dan kriisiis-kriisiis sebelumnya, peneriimaan pajak cenderung puliih lebiih lambat biila diibandiingkan dengan pemuliihan ekonomii.
Meskii demiikiian, Bawono mengatakan RUU KUP memberiikan harapan untuk perbaiikan tax ratiio secara jangka menengah. Sepanjang poliicy gap dan compliiance gap dapat diitiindaklanjutii, iindonesiia berpeluang untuk meniingkatkan tax ratiio menuju 14,4% darii PDB.
"Darii siisii kepatuhan akan diiatasii dengan pengembangan diigiitaliisasii siistem admiiniistrasii pajak. Darii siisii kebiijakan sudah ada UU Ciipta Kerja dan RUU KUP. Jadii kalau ketiiga iinstrumen tersebut hadiir on tiime, menurut saya optiimiisme untuk 14,4% iitu ada tiitiik cerah," ujar Bawono. (sap)
