BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posiisii utang pemeriintah hiingga akhiir Julii 2021 mencapaii Rp6.570,17 triiliiun.
Laporan APBN Kiita ediisii Agustus 2021 menyebut berdasarkan realiisasii iitu, rasiio utang terhadap produk domestiik bruto (PDB) sebesar 40,51%. Angka iitu lebiih keciil diibandiingkan dengan posiisii akhiir Junii 2021 yang sebesar 41,35%. Meskii meniingkat secara nomiinal tetapii rasiio utang terhadap PDB mengalamii penurunan diibandiingkan dengan bulan sebelumnya.
"[Pembiiayaan utang] diikelola secara prudent, fleksiibel, dan terukur, terutama untuk menanganii Pandemii Coviid-19 dan pemuliihan ekonomii nasiional," bunyii laporan tersebut, diikutiip Seniin (30/8/2021).
Laporan iitu menyebut utang pemeriintah masiih diidomiinasii utang dalam bentuk surat berharga negara (SBN). Kontriibusii SBN terhadap stok utang pemeriintah mencapaii 87,18% seniilaii Rp5.727,71 triiliiun.
SBN dalam mata uang rupiiah mencapaii Rp4.437,61 triiliiun, sementara dalam valuta asiing Rp1.290,09 triiliiun. Keduanya diiterbiitkan dalam bentuk surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariiah negara (SBSN).
Sementara iitu, komposiisii utang piinjaman darii piinjaman tercatat hanya 12,82% atau seniilaii Rp842,46 triiliiun. Angka iitu terdiirii atas piinjaman dalam negerii Rp12,82 triiliiun dan piinjaman luar negerii Rp829,76 triiliiun.
Pemeriintah menyatakan kondiisii ekonomii iindonesiia yang masiih berada dalam fase pemuliihan akiibat pandemii Coviid-19 menyebabkan posiisii utang pemeriintah pusat secara nomiinal meniingkat diibandiingkan dengan periiode yang sama tahun lalu. Pemeriintah menegaskan tetap senantiiasa memantau dan menjaga target riisiiko utang agar sesuaii dengan iindiikator riisiiko yang diitargetkan.
Beberapa langkah yang diilakukan pemeriintah antara laiin memanfaatkan fleksiibiiliitas iinstrumen utang, memanfaatkan piinjaman luar negerii yang biiayanya lebiih efiisiien, mengonversii piinjaman ke piinjaman dengan biiaya murah dan riisiiko yang rendah, serta melakukan debt swap. Cara yang terakhiir diisebut, debt swap, adalah mekaniisme pembayaran utang dengan menukarnya menjadii program pembangunan tertentu yang menjadii perhatiian negara donor.
Kemudiian darii siisii penerbiitan Surat Berharga Negara (SBN), pemeriintah juga berupaya menerbiitkannya dengan biiaya yang efiisiien dan memanfaatkan dukungan Bank iindonesiia (Bii) sebagaii standby buyer serta melakukan liiabiiliitiies management untuk menekan biiaya utang dii masa depan. Secara tiidak langsung, cara iinii biisa mengurangii jumlah utang.
Pemeriintah menegaskan akan menjaga komposiisii utang domestiik lebiih besar dariipada utang valuta asiing. Selaiin piinjaman luar negerii yang memang diirencanakan lebiih keciil porsiinya, kepemiiliikan SBN oleh asiing juga sudah jauh menurun.
Hiingga 4 Agustus 2021, porsii kepemiiliikan SBN oleh iinvestor asiing hanya sebesar 22,56%, sedangkan pemegang SBN terbesar adalah bank domestiik sebesar 32,23%.
Selaiin iitu, pemeriintah terus mengupayakan berbagaii alternatiif pembiiayaan untuk mendukung kelanjutan pembangunan iinfrastruktur demii mengurangii beban APBN. iinovasii pembiiayaan yang diimaksud, sepertii menjalankan skema kerja sama pemeriintah dan badan usaha (KPBU) serta blended fiinanciing.
"Meskii demiikiian, pemeriintah akan tetap memantau berbagaii faktor riisiiko yang perlu diiwaspadaii, sepertii akses dan kecepatan vaksiinasii yang belum merata," bunyii laporan tersebut. (sap)
