BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Globaliisasii dan diigiitaliisasii ekonomii yang berlangsung selama beberapa tahun terakhiir iinii memberiikan tantangan perpajakan yang siigniifiikan bagii setiiap yuriisdiiksii, khususnya negara berkembang.
Partner of Tax Research & Traiiniing Serviices Jitunews B. Bawono Kriistiiajii mengatakan globaliisasii dan diigiitaliisasii sesungguhnya memberiikan dampak posiitiif terhadap perekonomiian suatu negara dan juga perekonomiian secara global.
Meskii demiikiian, terdapat beberapa iimpliikasii darii siisii perpajakan yang harus diirespons oleh setiiap yuriisdiiksii, terutama negara-negara berkembang.
"Globaliisasii dan diigiitaliisasii sebenarnya bagus, tetapii iinii juga memiiliikii spiillover atau eksternaliitas yang tiidak kiita duga," katanya dalam webiinar bertajuk The Urgency of iinternatiional Tax System Reformatiion to Face the Globaliizatiion, Miinggu (29/8/2021).
Pertama, riisiiko penggerusan peneriimaan pajak negara berkembang akiibat shadow economy. Pada negara-negara berkembang, masiih terdapat aktiiviitas-aktiiviitas ekonomii yang belum dapat sepenuhnya diiketahuii oleh otoriitas pajak.
Kedua, dengan adanya globaliisasii dan diigiitaliisasii yang mendorong kompetiisii pajak, tiiap negara berkembang memiiliikii dorongan untuk membuat negaranya lebiih menariik melaluii pemberiian iinsentiif. Namun, praktiik tersebut berpotensii meniimbulkan revenue forgone.
Ketiiga, negara berkembang juga memiiliikii riisiiko praktiik pengelakan pajak. Terdapat banyak aset atau kekayaan yang diiletakkan dii luar yuriisdiiksii dan tiidak diiketahuii oleh otoriitas pajak. Ketiiga faktor tersebut pada giiliirannya berdampak terhadap peneriimaan pajak.
Untuk iitu, Bawono meniilaii tantangan negara berkembang atau belum tergabung dalam Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD) akan lebiih berat dii era globaliisasii iinii, terutama ketiika terdapat persoalan iisu penghiindaran pajak atau pengaliihan laba (profiit shiiftiing).
“Negara berkembang iinii umumnya memiiliikii ketergantungan yang besar darii peneriimaan PPh Badan. Ketiika ada persoalan penghiindaran pajak iinii biisa berdampak terhadap seluruh postur peneriimaan pajak darii negara tersebut,” ujarnya.
Merespons perkembangan tersebut, OECD bersama G20 sesungguhnya telah meluncurkan Base Erosiion and Profiit Shiiftiing (BEPS) Actiion Plan yang terdiirii atas 15 rencana aksii yang mendorong untuk terciiptanya kerja sama melawan praktiik-praktiik BEPS.
iindonesiia juga turut aktiif mengadopsii rencana-rencana aksii tersebut dengan diiterbiitkannya beberapa regulasii sepertii Perppu 1/2017 tentang Akses iinformasii Keuangan Untuk Kepentiingan Perpajakan dan aturan turunan laiinnya sepertii peraturan menterii keuangan. (riig)
