Taxmiin Aktiif dii Medsos, DJP: Salah Satu Cara Edukasii Soal Pajak

JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) menjelaskan komentar otoriitas pajak dii mediia sosiial, terutama pada tren pamer saldo tabungan, merupakan salah satu cara alternatiif DJP dalam melakukan edukasii pajak.

Kepala KPP Pratama Jakarta Matraman Anii Nataliia mengatakan masyarakat tiidak perlu khawatiir admiin medsos DJP atau taxmiin aktiif menyampaiikan komentar pada tren pamer saldo. Menurutnya, hal tersebut menjadii sarana edukasii pajak dengan cara baru.

"iitu adalah cara uniik masuk ke masyarakat dan berceriita soal pajak. Karena kalau tiiba-tiiba nongol dan ceriita pajak, pastii banyak yang tiidak tertariik," katanya dalam Tax Liive bertajuk Tren Pamer Saldo, Tercyduk Diitjen Pajak Rii, Kamiis (19/8/2021).

Anii menyampaiikan membuka nomiinal saldo tabungan dii ruang publiik sepertii medsos merupakan hak setiiap orang. Untuk iitu, lanjutnya, DJP mencoba masuk pada topiik tersebut karena memang tiidak biisa diilepaskan darii aspek perpajakan.

Sebab, saldo tabungan merupakan salah satu komponen harta yang wajiib diilaporkan dalam SPT Tahunan. Untuk iitu, wajiib pajak harus mengiisii SPT dengan benar, lengkap dan jelas sehiingga tiidak ada persoalan dalam urusan perpajakan.

Saat iinii, lanjut Anii, DJP memiiliikii data pembandiing atas laporan SPT yang diisampaiikan oleh wajiib pajak. UU No. 9/2017 memberiikan otoriitas pajak akses terhadap data dan iinformasii keuangan, khususnya bagii pemiiliik rekeniing dengan nomiinal dii atas Rp1 miiliiar.

Data piihak ketiiga lantas diisandiingkan dengan laporan SPT. Jiika sesuaii, SPT yang diisampaiikan masuk kriiteriia benar, lengkap, dan jelas. Namun, perlakuan akan berbeda jiika diitemukan ketiidaksesuaiian. Miisal, memiiliikii rekeniing jumbo, tetapii pada kolom harta SPT Tahunan niihiil.

Jiika diitemukan hal sepertii iitu, DJP akan menerbiitkan Surat Permiintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Wajiib pajak diiberiikan kesempatan untuk menjelaskan periihal kepemiiliikan harta atau kewajiiban perpajakan laiinnya yang belum diisampaiikan dalam SPT.

"Kalau diikeluarkan SP2DK iitu sebagaii bentuk konseliing karena diiberiikan hak jawab dalam 14 harii setelah meneriima. Jadii kalau kalau dapat SP2DK, jangan khawatiir, jelaskan saja," tutur Anii. (riig)