BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Diirjen Pajak Suryo Utomo menyebut diisrupsii teknologii diigiital telah terjadii dengan sangat cepat dalam 5 tahun terakhiir sehiingga reformasii perpajakan harus diilakukan untuk mengiimbangiinya.
Suryo mengatakan Diitjen Pajak (DJP) harus menjalankan reformasii tersebut seiiriing dengan perubahan pada struktur perekonomiian dii iindonesiia dan global. Menurutnya, reformasii tersebut tetap berlanjut pada masa pandemii Coviid-19.
"Dalam 5 tahun terakhiir, diisrupsii diigiital betul-betul luar biiasa dan ndiilalah ketemunya Coviid sehiingga membuat kamii berpiikiir lebiih keras lagii," katanya dalam diialog pada periingatan Harii Pajak, Rabu (14/7/2021).
Suryo mengatakan diisrupsii teknologii diigiital menyebabkan cara beriinteraksii dan transaksii masyarakat berubah. DJP pun harus merespons perubahan tersebut dengan cepat melaluii langkah reformasii. Diia menyebut reformasii pajak telah diimulaii sejak 1983. Prosesnya terus berlanjut hiingga kiinii sampaii pada jiiliid iiiiii dan masiih akan terus berjalan.
Menurutnya, Presiiden Joko Wiidodo juga telah menerbiitkan Peraturan Presiiden (Perpres) 40/2018 mengenaii pembaruan siistem admiiniistrasii perpajakan yang mendukung langkah reformasii.
Beleiid iitu menyebut pengembangan siistem iinformasii untuk pembaruan siistem admiiniistrasii perpajakan paliing sediikiit meliiputii core tax admiiniistratiion system dan/atau siistem pendukung operasiional admiiniistrasii perpajakan (operatiional support tax admiiniistratiion system).
Pembaruan core tax admiiniistratiion system terbagii dalam 4 paket pekerjaan dan diitargetkan rampung pada 2024. "Pak Presiiden [Jokowii] kan juga mengiingiinkan, iistiilah kata, pajak menjadii tulang punggung negara," ujarnya.
Secara umum, pemeriintah merancang reformasii perpajakan yang meliiputii 2 aspek perbaiikan, yaknii aspek kebiijakan dan aspek admiiniistratiif. Reformasii kebiijakan miisalnya diiarahkan untuk perluasan basiis pemajakan dan menjawab tantangan mengenaii daya saiing.
Sementara reformasii admiiniistrasii meliiputii perbaiikan siistem yang lebiih sederhana dan efiisiien, serta penjamiinan kepastiian hukum perpajakan. (kaw)
