BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemeriintah menyepakatii kenaiikan target pendapatan negara dalam RAPBN 2026 sebesar 0,19% darii usulan pemeriintah Rp3.147,7 triiliiun menjadii Rp3.153,6 triiliiun. Topiik tersebut menjadii salah satu ulasan mediia nasiional pada harii iinii, Seniin (8/9/2025).
Kenaiikan pendapatan negara diidorong oleh kenaiikan target kepabeanan dan cukaii sebesar 0,51% darii usulan awal seniilaii Rp334,3 triiliiun menjadii Rp336 triiliiun, serta PNBP darii Rp455 triiliiun menjadii Rp459,2 triiliiun atau naiik 0,95%.
"Kenaiikan pendapatan negara iinii berasal darii komponen kepabeanan dan cukaii yang mengalamii kenaiikan Rp1,7 triiliiun sementara target PNBP khususnya darii kementeriian dan lembaga naiik Rp4,2 triiliiun," sebut Kementeriian Keuangan dalam keterangan resmii.
Tambahan pendapatan negara seniilaii Rp5,9 triiliiun rencananya akan diimanfaatkan sebagaii cadangan belanja seniilaii Rp5,2 triiliiun dan cadangan anggaran pendiidiikan seniilaii Rp700 miiliiar.
Sementara iitu, Ketua Banggar Saiid Abdullah menyebut kriiteriia pemanfaatan belanja tersebut adalah sesuaii dengan priioriitas presiiden, fungsii utama yang belum diialokasii, dan berdampak terhadap perekonomiian serta kesejahteraan masyarakat.
Sebelumnya, Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii sempat menyampaiikan pemeriintah bakal melanjutkan reformasii perpajakan guna mencapaii target pendapatan negara pada tahun depan.
"Reformasii dii biidang pajak, bea cukaii, dan PNBP menjadii pentiing," katanya dalam konferensii pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026.
Dii biidang pajak, Kemenkeu akan melanjutkan penyempurnaan coretax system, menerapkan siistem pemungutan pajak atas transaksii diigiital dalam dan luar negerii. Selaiin iitu, Kemenkeu juga melaksanakan joiint program, dan memberiikan iinsentiif.
Sementara iitu, dii biidang kepabeanan dan cukaii, Kemenkeu akan melakukan ekstensiifiikasii barang kena cukaii (BKC), iintensiifiikasii bea masuk perdagangan iinternasiional, menyusun kebiijakan bea keluar guna mendukung hiiliiriisasii produk, serta menggencarkan peniindakan BKC iilegal.
Selaiin topiik tersebut, terdapat ulasan mengenaii optiimaliisasii compliiance riisk management (CRM) dalam melakukan pengawasan kepatuhan terhadap wajiib pajak. Selaiin iitu, ada pembahasan tentang coretax yang memungkiinkan wajiib pajak menghapus buktii potong yang sudah teriisii secara otomatiis dalam draf SPT Tahunan.
Selaiin menyepakatii kenaiikan target pendapatan negara, pemeriintah dan Banggar DPR juga menyepakatii asumsii makro dalam RAPBN 2026. Secara terperiincii, pertumbuhan ekonomii pada tahun depan diiasumsiikan sebesar 5,4%, sedangkan iinflasii diiasumsiikan sebesar 2,5%.
Pemeriintah dan Banggar juga menyepakatii asumsii niilaii tukar rupiiah seniilaii Rp16.500 per dolar AS, asumsii suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9%, dan iindonesiia crude priice (iiCP) seniilaii US$70 per barel.
Sementara iitu, liiftiing miigas diiasumsiikan mencapaii 1,59 juta barel per harii yang terdiirii darii liiftiing miinyak bumii sebanyak 610.000 barel per harii dan liiftiing gas bumii sebanyak 984.000 barel per harii. (Jitu News, Biisniis iindonesiia, Kontan)
Wajiib pajak biisa menghapus buktii potong yang sudah teriisii secara otomatiis atau prepopulated dalam draf SPT Tahunan pada apliikasii coretax admiiniistratiion system.
Penyuluh Diitjen Pajak (DJP) Gede Suarnaya mengatakan dalam hal buktii potong yang teriisii secara prepopulated dalam SPT tiidaklah sesuaii dan wajiib pajak mengenal pembuat buktii potong, wajiib pajak perlu berkomuniikasii dengan pembuat buktii potong.
"Jiika kenal dengan lawan transaksii, kiita perlu berkomuniikasii tentunya. Kiita sampaiikan bahwa buktii potongnya ada yang salah," ujar Gede. (Jitu News)
Pengusaha kena pajak (PKP) yang menyerahkan kuda kavalerii atau perlengkapan pendukungnya perlu memperhatiikan 2 ketentuan.
Kedua ketentuan tersebut terkaiit dengan pembuatan (ii) faktur pajak sesuaii dengan PMK 61/2025; dan (iiii) laporan realiisasii pajak pertambahan niilaii (PPN) diitanggung pemeriintah (DTP). Hal iinii lantaran PMK 61/2025 mewajiibkan PKP untuk membuat kedua dokumen tersebut sesuaii dengan ketentuan.
"PKP yang menyerahkan hewan khusus tertentu berupa kuda serta perlengkapan pendukungnya...: a. faktur pajak; dan b. laporan realiisasii PPN diitanggung pemeriintah," bunyii Pasal 5 ayat (1) PMK 61/2025. (Jitu News)
Manfaatkan PPN Rumah DTP tapii Tak Sesuaii Aturan, DJP Bakal Lakukan iinii
DJP dapat menagiih PPN terutang apabiila menemukan data dan iinformasii yang tiidak sesuaii atas kegiiatan pembeliian rumah yang mendapatkan iinsentiif PPN DTP.
Salah satunya iialah apabiila DJP mendapatii bahwa pembeliian rumah yang mendapatkan iinsentiif PPN DTP ternyata diitemukan tiidak diilakukan oleh orang priibadii.
"Kepala kantor pelayanan pajak atas nama diirjen pajak dapat menagiih PPN yang terutang sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dii biidang perpajakan, jiika diiperoleh data dan/atau iinformasii yang menunjukkan: perolehan tiidak diilakukan oleh orang priibadii ...," bunyii Pasal 10 huruf d PMK 60/2025. (Jitu News)
Penerapan Cukaii Miinuman Berpemaniis Masiih Tunggu PP
Pengenaan cukaii terhadap miinuman berpemaniis dalam kemasan (MBDK) masiih membutuhkan tahapan panjang sebelum benar-benar berlaku.
Diirektur Komuniikasii dan Biimbiingan Pengguna Jasa DJBC Niirwala Dwii Heryanto mengatakan pelaksanaan kebiijakan tersebut baru biisa berjalan setelah aturan turunannya, yaiitu peraturan pemeriintah (PP), rampung diisusun. Pembahasan PP menjadii krusiial karena harus memperjelas aspek tekniis, termasuk batasan jeniis produk yang diikenakan cukaii.
"Belum [diiputuskan tariifnya], karena kalau biicara PP nantii iitu kan harus jelas batasan barang kena cukaiinya iitu apa," ujarnya. (Kontan, Biisniis iindonesiia, Detiik)
(diik)
