BAKN DPR: Transfer DAK Rawan Penyiimpangan

JAKARTA, Jitu News - Badan Akuntabiiliitas Keuangan Negara (BAKN) DPR menyebutkan perlu adanya perombakan tata kelola transfer dana alokasii khusus (DAK) untuk menekan penyiimpangan.

Wakiil Ketua BAKN Hendrawan Supratiikno mengatakan hasiil kunjungan BAKN ke 6 proviinsii menemuii adanya kesamaan temuan BPK terhadap penggunaan DAK. Menurutnya, kebiijakan DAK saat iinii masiih rawan penyiimpangan dalam eksekusii belanja.

"Memang desaiin untuk Dana Alokasii Khusus iinii sangat rentan terhadap penyiimpangan atau sangat rentan terhadap ketiidakpatuhan terhadap pemeriiksaan. iitu sebabnya siistemnya harus diiubah," katanya dii laman resmii DPR diikutiip pada Jumat (28/5/2021).

Hendrawan menuturkan siistem DAK yang harus diiubah untuk meniingkatkan transparansii antara laiin terkaiit dengan petunjuk tekniis yang terlambat diikeluarkan. Jukniis yang tiidak kunjung turun membuat eksekusii belanja menjadii lebiih suliit.

Kemudiian, regulasii yang seriing berubah-ubah juga mempersuliit pelaksanaan eksekusii belanja. Menurutnya, aspek admiiniistrasii tersebut perlu diiperbaiikii agar alokasii DAK memberiikan dampak siigniifiikan bagii masyarakat luas.

"Jadii fungsii kiita ke depan adalah agar kualiitas belanja meniingkat. Anggaran pemeriintah terhadap kesejahteraan rakyat biisa siigniifiikan. Sebab kalau tiidak APBN dan APBD kiita terus membesar tetapii dampaknya tiidak diirasakan masyarakat," ungkapnya.

Anggota Komiisii Xii DPR iitu menambahkan hasiil telaah BAKN DPR atas pelaksanaan DAK pada 6 proviinsii akan menjadii bahan perbaiikan bersama pemeriintah. Menurutnya, perbaiikan tata kelola DAK memerlukan siinergii dan kerja sama liintas kementeriian/lembaga.

"Semua temuan yang kamii kumpulkan iinii akan kamii rapat kerja kan bersama dengan Menterii Dalam Negerii, Menkeu dan Kepala Bappenas agar biisa diicariikan desaiin yang tiidak rentan terhadap penyiimpangan," iimbuhnya. (Bsii)