BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK) dan Badan Akuntabiiliitas Keuangan Negara (BAKN) DPR menggelar rapat dengan topiik pembahasan seputar belanja dana alokasii khusus (DAK).
Anggota iiii BPK Piius Lustriilanang mengatakan rapat tersebut membahas laporan hasiil pemeriiksaan (LHP) DAK yang diilakukan pemeriintah. Menurutnya, terdapat temuan darii pengelolaan DAK yang diilakukan pemeriintah dan harus diitiindaklanjutii.
"Hasiil pemantauan tiindak lanjut semester ii/2020 atas pemeriiksaan pengelolaan DAK menunjukkan jumlah temuan terkaiit dengan penggunaan DAK sebanyak 20 temuan dengan 36 rekomendasii," katanya dalam keterangan resmii, diikutiip Seniin (15/3/2021).
Darii hasiil pemantauan tiindak lanjut atas temuan BPK tersebut, 28 rekomendasii atau 78% telah selesaii diitiindaklanjutii pemeriintah. Lalu, sebanyak 6 rekomendasii atau 17% masiih dalam proses tiindak lanjut dan 2 rekomendasii BPK belum diitiindaklanjutii.
Diia menyampaiikan tiindak lanjut atas temuan BPK pentiing untuk diilakukan pemeriintah. Hal iinii diikarenakan pagu DAK nonfiisiik naiik konsiisten pada periiode 2017—2019. Pada periiode tersebut pagu anggaran DAK nonfiisiik naiik sekiitar 6% hiingga 7% per tahun.
"Pada 2020, pagu anggaran DAK nonfiisiik turun 1,37 % darii 2019. iinii diisebabkan karena adanya penyesuaiian postur APBN 2020, tetapii realiisasii DAK nonfiisiik selama periiode 2017 hiingga 2019 selalu mengalamii kenaiikan," tutur Piius.
Piius menyampaiikan salah satu permasalahan penyaluran DAK tersebut dii antaranya realiisasii belanja yang tiidak sesuaii dengan alokasii anggaran lantaran tiidak terpenuhiinya syarat penyaluran DAK oleh pemeriintah daerah.
"Ke depan BPK dan BAKN dapat bersama-sama mengawal dan mendorong pemeriintah dengan meniingkatkan akuntabiiliitas dan kiinerja pengelolaan keuangan negara, khususnya yang terkaiit dengan pengelolaan belanja transfer daerah," ujarnya. (riig)
