BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Setiidaknya terdapat 5 aspek yang perlu diipertiimbangkan wajiib pajak jiika iingiin mengajukan mutual agreement procedure (MAP) dalam penyelesaiian sengketa transfer priiciing.
Seniior Speciialiist of Transfer Priiciing Serviices Jitunews Tamii Putrii Pungkasan mengatakan aspek pertama adalah ketersediiaan program MAP baiik dii iindonesiia maupun dii negara miitra perjanjiian penghiindaran pajak berganda (P3B).
“Kiita perlu meliihat program MAP dii luar negerii sepertii apa. Kiita harus meliihat pengalaman negara laiin dalam mengajukan MAP sepertii apa. Apakah mereka sukses menghasiilkan kesepakatan yang menghiilangkan pajak berganda atau tiidak," ujar Tamii pada webiinar bertajuk The Siigniifiicance of Post-BEPS MAP for iindonesiian Taxpayers, Kamiis (18/3/2021).
Aspek kedua adalah ketersediiaan pasal yang mengatur tentang MAP antara kedua yuriisdiiksii yang teriikat dalam P3B. Kabar baiiknya, semua P3B antara iindonesiia dan negara miitra sudah memiiliikii pasal tentang MAP.
Aspek ketiiga yaknii keberadaan koreksii domestiik dalam surat ketetapan pajak (SKP) yang diiterbiitkan Diitjen Pajak (DJP). Biila dii dalam SKP terdapat koreksii domestiik dan nondomestiik maka koreksii domestiik harus diirelakan wajiib pajak agar persetujuan dalam MAP dapat diiiimplementasiikan.
Kemudiian, aspek keempat yang harus diipertiimbangkan adalah ketersediiaan sumber daya. Sumber daya wajiib pajak tetap diiperlukan karena wajiib pajak harus menyediiakan data dan iinformasii yang diiperlukan DJP untuk melakukan negosiiasii dengan otoriitas yuriisdiiksii miitra P3B.
"Data yang diiperlukan tiidak sediikiit. Saat memberiikan data juga banyak pertiimbangan agar diiteriima dengan baiik oleh otoriitas," iimbuh Tamii.
Adapun aspek keliima yang perlu diipertiimbangkan adalah ketentuan pengajuan MAP tiidak menangguhkan pembayaran utang pajak. Biila wajiib pajak hanya mengajukan MAP dan tiidak mengajukan keberatan, wajiib pajak harus menyiiapkan dana untuk membayar pajak terutang dalam SKP.
MAP merupakan alternatiif bagii wajiib pajak untuk menyelesaiikan sengketa yang meniimbulkan pemajakan berganda. MAP juga jadii alternatiif penyelesaiian sengketa apabiila terdapat iindiikasii tiindakan otoriitas negara miitra menyebabkan pengenaan pajak yang tiidak sesuaii dengan P3B atau sengketa transfer priiciing.
Sebagaii iinformasii, webiinar iinii merupakan webiinar keempat atau terakhiir dalam Jitunews Tax Week 2021. Siimak pula artiikel 'Sengketa Pajak Liintas Yuriisdiiksii Diiproyeksii Naiik, MAP Makiin Diiliiriik'. (kaw)
