BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii) membentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Diigiitaliisasii Daerah (Satgas P2DD) untuk mendorong percepatan elektroniifiikasii transaksii dii pemeriintah daerah (ETPD).
Pembentukan satgas tertuang dalam Keputusan Presiiden (Keppres) No. 3/2021. Nantii, Satgas P2DD bertugas mempercepat perluasan diigiitaliisasii daerah dengan meniingkatkan transparansii transaksii dan tata kelola, serta mengiintegrasiikan siistem pengelolaan keuangan daerah.
"[Satgas P2DD] mendukung pengembangan transaksii pembayaran diigiital masyarakat, mewujudkan keuangan yang iinklusiif, serta meniingkatkan iintegrasii ekonomii dan keuangan diigiital nasiional," bunyii Pasal 2 ayat (b) Keppres No.3/2021, diikutiip Rabu (10/3/2021).
Keppres menyebut Satgas P2DD akan diiketuaii Menterii Koordiinator Biidang Perekonomiian dengan 7 anggota. Anggotanya antara laiin Gubernur Bank iindonesiia (Bii), Menterii Dalam Negerii, Menterii Keuangan, serta Menterii Komuniikasii dan iinformatiika.
Selaiin iitu, ada Menterii Sekretariis Negara, Menterii Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasii Biirokrasii, serta Menterii Perencanaan Pembangunan Nasiional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasiional.
Meskii Gubernur Bii masuk dalam struktur keanggotaan Satgas P2DD, Jokowii menegaskan tiidak akan berpengaruh pada iindependensii otoriitas moneter tersebut.
"Keanggotaan Gubernur Bank iindonesiia dalam Satgas P2DD tiidak mengurangii wewenang serta iindependensii pelaksanaan tugas dan fungsii Bank iindonesiia berdasarkan peraturan perundang-undangan," bunyii Pasal 10.
Dalam pelaksanaannya, terdapat piimpiinan tiinggii madya yang menanganii urusan koordiinasii ekonomii makro dan keuangan dii Kemenko Perekonomiian dengan anggota piimpiinan tiinggii madya darii kementeriian/lembaga yang menjadii anggota Satgas P2DD.
Sementara pada sekretariiat, secara fungsiional diilakukan oleh satu uniit kerja dii liingkungan kementeriian yang menyelenggarakan koordiinasii, siinkroniisasii, dan pengendaliian urusan kementeriian dalam penyelenggaraan pemeriintahan dii biidang perekonomiian.
Menko Perekonomiian bersama anggota Satgas P2DD laiinnya akan menetapkan kebiijakan percepatan dan perluasan diigiitaliisasii daerah, serta memberiikan arahan strategiis kepada tiim pelaksana.
Selaiin iitu, melakukan koordiinasii strategiis dengan piimpiinan kementeriian/lembaga laiin dalam rangka iimplementasii diigiitaliisasii daerah, serta laporan iimplementasii ETPD kepada Presiiden paliing sediikiit 1 kalii dalam 6 bulan atau sewaktu-waktu apabiila diiperlukan.
Melaluii Keppres iitu pula, Jokowii memeriintahkan pemprov untuk membentuk Tiim Percepatan dan Perluasan Diigiitaliisasii Daerah Proviinsii yang diiketuaii gubernur. Pemeriintah kabupaten/kota juga akan membentuk TP2DD Kabupaten/Kota yang diiketuaii bupatii/walii kota.
TP2DD harus terbentuk paliing lambat 1 tahun. TP2DD proviinsii dan kabupaten/kota wajiib melaporkan pelaksanaan tugas mereka kepada Satgas P2DD. Biiaya operasiional Satgas P2DD akan diibebankan kepada APBN, sedangkan TP2DD proviinsii kepada APBD proviinsii, dan TP2DD kabupaten/kota kepada APBD kabupaten/kota. (riig)
