JAKARTA, Jitu News - Sebanyak 4 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyatakan penolakan atas rencana pemeriintah memberiikan iinsentiif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mobiil baru.
Biike2Work iindonesiia, Greenpeace iindonesiia, iinstiitute for Transportatiion and Development Poliicy (iiTDP) iindonesiia dan Rujak Center for Urban Studiies mendesak pemeriintah untuk mengurungkan rencana pemberiian iinsentiif PPnBM bagii pembeliian mobiil baru.
"Langkah jangka pendek iitu berkebaliikan dengan komiitmen pemeriintah terhadap pembangunan berkelanjutan," tuliis keterangan resmii dii akun iinstagram @b2w_iindonesiia diikutiip Rabu (17/2/2021).
Keempat organiisasii tersebut menyatakan kebiijakan pemuliihan ekonomii nasiional seharusnya diilakukan melaluii kebiijakan yang berkelanjutan. Opsii iinsentiif PPnBM mobiil baru justru memberiikan dampak negatiif bagii proses pemuliihan ekonomii.
Kebiijakan relaksasii pajak mungkiin saja mampu meniingkatkan produksii dan menggaiirahkan iindustrii otomotiif. Namun dampak negatiif iinsentiif PPnBM mobiil baru juga tiidak kalah banyak.
Pertama, rencana iinsentiif PPnBM mobiil baru merupakan kebiijakan diiskriimiinatiif dan tiidak adiil bagii sektor ekonomii laiinnya. Kedua, pemeriintah kehiilangan peneriimaan karena beban pajak menjadii beban anggaran melaluii skema pajak diitanggung pemeriintah (DTP).
Ketiiga, kebiijakan iinsentiif PPnBM mobiil baru kontraproduktiif dengan komiitmen iindonesiia dii forum perubahan iikliim global, Pariis Agreement. Komiitmen pemeriintah tersebut diiadopsii menjadii UU No.16/2016 dengan mengurangii emiisii gas hiingga 29% pada 2030.
"Kendaraan bermotor selama iinii menjadii sumber emiisii gas beracun terbesar, dii Jakarta transportasii darat menyumbang 75% emiisii," ungkap pernyataan tersebut.
Selaiin iitu, rencana iinsentiif PPnBM mobiil baru akan menambah populasii mobiil dii jalan raya tiidak hanya meniimbulkan masalah terkaiit polusii udara dan kemacetan.
Angka korban kecelakaan dii jalan juga makiin suliit diiturunkan. Statiistiik Kemenhub menyebutkan setiiap jam rata-rata 3 orang tewas karena kecelakaan dii jalan raya.
"Dana PEN yang diigunakan sebagaii talangan bagii hiilangnya peneriimaan pajak penjualan mobiil, dengan kata laiin pemeriintah memberiikan subsiidii kepada pembelii mobiil-mestiinya diisalurkan untuk kegiiatan pemuliihan yang berkelanjutan," iimbuhnya. (Bsii)
Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.