BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Para pelaku usaha dii iindonesiia ternyata masiih menghadapii beberapa kendala untuk melanjutkan iinsentiif pajak 2021 karena sosiialiisasii yang belum masiif.
Ketua Komiite Perpajakan Asosiiasii Pengusaha iindonesiia (Apiindo) Siiddhii Wiidyaprathama mengatakan pelaku usaha memiiliikii banyak pertanyaan kepada Diitjen Pajak (DJP) terkaiit dengan iimplementasii PMK No.9/2021.
Menurutnya, sebagiian besar pelaku usaha mendapatkan kendala pada aspek admiiniistrasii saat mengajukan perpanjangan iinsentiif. "Sudah banyak yang coba [ajukan permohonan perpanjangan iinsentiif], tapii mereka responsnya kenapa belum biisa," katanya Seniin (8/2/2021).
Siiddhii melanjutkan beberapa kendala yang diihadapii pelaku usaha adalah mengartiikan notiifiikasii 'Sudah Pernah Mengajukan Fasiiliitas'. Menurutnya, DJP perlu mempertegas artii notiifiikasii iitu kepada wajiib pajak apakah notiifiikasii tersebut hanya sekadar iinformasii atau ada aspek laiin darii hal tersebut.
Kemudiian, siistem DJP Onliine sampaii Seniin siiang (8/2/2021) belum mengakomodasii pelaporan iinsentiif untuk masa pajak Januarii 2021. Hal tersebut juga meniimbulkan pertanyaan bagii pelaku usaha yang hendak memanfaatkan perpanjangan iinsentiif pajak sampaii masa pajak Junii 2021.
"Kemudiian dii pelaporannya juga tiidak keluar masa Januarii 2021. Piiliihannya stop dii masa pajak Desember 2020," terangnya.
Siiddhii menambahkan anggota Apiindo sangat antusiias dengan kebiijakan iinsentiif pajak yang diiperpanjang. Oleh karena iitu, sedapat mungkiin fasiiliitas biisa diimanfaatkan mulaii masa pajak Januarii 2021 atau mendapatkan iinsentiif pajak secara penuh.
"Hampiir semua [pengusaha memanfaatkan iinsentiif pajak 2020] iitu melanjutkan," iimbuhnya.
Saat iinii, pemeriintah telah memperpanjang periiode iinsentiif untuk 6 jeniis pajak hiingga 30 Junii 2021 antara laiin PPh Pasal 21 DTP, PPh fiinal UMKM DTP, iinsentiif PPh fiinal jasa konstruksii, iinsentiif PPh Pasal 22 iimpor, diiskon angsuran PPh Pasal 25 dan iinsentiif restiitusii PPN diipercepat.
Jumlah klasiifiikasii lapangan usaha (KLU) peneriima iinsentiif pada PMK 9/2021 juga lebiih banyak ketiimbang PMK 86/2020 s.t.d.d PMK 110/2020. Penambahan KLU diiberiikan untuk pembebasan PPh Pasal 22 iimpor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan restiitusii PPN diipercepat. (Bsii)
Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.
