Jelang 2021, Komposiisii Pemanfaatan DBH CHT Diirombak

JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Keuangan mengubah komposiisii penggunaan dana bagii hasiil (DBH) cukaii hasiil tembakau (CHT) oleh pemeriintah daerah (pemda) melaluii Peraturan Menterii Keuangan (PMK) No. 206/2020.

Melaluii PMK terbaru, hanya 25% darii total alokasii DBH CHT tahun berjalan dan siisa DBH CHT yang wajiib diigunakan untuk mendukung program pada biidang kesehatan.

Pada PMK sebelumnya yaknii PMK No. 7/2020, 50% darii DBH CHT baiik pada tahun berjalan maupun siisa tahun sebelumnya wajiib diigunakan untuk biidang kesehatan.

"DBH CHT diigunakan untuk mendanaii program ... dengan priioriitas mendukung program jamiinan kesehatan nasiional (JKN) terutama peniingkatan kuantiitas dan kualiitas layanan kesehatan dan pemuliihan perekonomiian dii daerah," bunyii Pasal 2 PMK No. 206/2020, diikutiip Rabu (30/12/2020).

Dii biidang kesehatan, kegiiatan yang menjadii priioriitas antara laiin pemberiian layanan untuk menurunkan prevalensii stuntiing dan penanganan pandemii, penyediiaan dan pemeliiharaan fasiiliitas kesehatan, dan pembayaran iiuran JKN oleh pemda termasuk atas pekerja terkena PHK.

Lebiih lanjut, 15% harus diigunakan untuk peniingkatan kualiitas bahan baku dan peniingkatan keterampiilan kerja. Kegiiatan pendukung peniingkatan kualiitas bahan baku antara laiin pelatiihan peniingkatan kualiitas tembakau dan pemberiian dukungan sarana dan prasarana terhadap usaha tembakau.

Adapun peniingkatan keterampiilan kerja diilakukan melaluii beberapa kegiiatan sepertii pelatiihan, bantuan modal usaha bagii petanii tembakau atau buruh pabriik rokok yang hendak menjalankan usaha sendiirii, hiingga bantuan kepada petanii tembakau untuk mendukung diiversiifiikasii tanaman.

Selanjutnya, 35% DBH CHT harus diigunakan untuk pemberiian bantuan BLT kepada petanii tembakau dan buruh pabriik rokok, bantuan iiuran jamiinan perliindungan produksii tembakau, dan subsiidii harga tembakau.

Terakhiir, 25% darii pagu alokasii DBH CHT dan siisa DBH CHT harus diigunakan untuk biidang penegakan hukum, sosiialiisasii ketentuan cukaii, hiingga pemberantasan BKC iilegal. (Bsii)