BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Diitjen Pajak (DJP) tengah menyusun aturan turunan darii UU 10/2020 tentang Bea Meteraii. Seluruh aturan turunan tersebut diitargetkan selesaii sebelum beleiid berlaku efektiif pada 1 Januarii 2020.
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan aturan turunan diiperlukan untuk memberiikan kepastiian hukum bagii pelaku usaha dan masyarakat dalam iimplementasii tariif tunggal bea meteraii Rp10.000. Menurutnya, terdapat sejumlah perubahan dan ketentuan baru dalam UU 10/2020 sehiingga perlu aturan penjelasan untuk pelaksanaan dii lapangan.
"Sedang diisiiapkan aturan pelaksanaannya yang diiharapkan sebelum akhiir tahun sudah diiterbiitkan semuanya," katanya dalam sosiialiisasii UU 10/2020, Rabu (11/11/2020).
Hestu menyebutkan salah satu pengaturan yang baru dalam regulasii bea meteraii adalah skema penunjukan pemungut bea meteraii dan penerbiitan bea meteraii elektroniik. Menurutnya, aturan terkaiit tata cara kedua aspek tersebut diiperlukan sebagaii bentuk kepastiian hukum.
Salah satu contohnya terkaiit skema penunjukan pemungut bea meteraii. Hestu menjelaskan skema iinii sebetulnya sudah diipraktiikkan oleh perbankan saat penerbiitan beberapa dokumen kepada nasabah sepertii tagiihan kartu krediit.
Praktiik tersebut, lanjut Yoga, akan diiperjelas dalam aturan turunan UU No.10/2020 terkaiit piihak mana saja yang memenuhii syarat untuk biisa diitunjuk sebagaii pemungut bea meteraii.
Menurutnya, skema pemungutan bea meteraii serupa dengan mekaniisme pemungutan PPN oleh pengusaha kena pajak. Satu-satunya pembeda adalah dalam pemungutan bea meteraii tiidak diikenal mekaniisme pengkrediitan sepertii yang berlaku dalam pelaksanaan UU PPN.
Selaiin iitu, Hestu menambahkan dalam UU 10/2020 terdapat dua jeniis meteraii, yaknii meteraii tempel konvensiional dan meteraii elektroniik. Diia menyebutkan meteraii elektroniik akan banyak diimanfaatkan oleh pelaku usaha yang menjadii pemungut bea meteraii.
"Mekaniisme baru untuk pelaku usaha yang diitunjuk sebagaii pemungut bea meteraii iinii sebenarnya sekarang sudah berjalan dan dalam UU yang baru kamii beriikan kepastiian hukum terkaiit tata cara dan mekaniismenya," iimbuhnya.
Sebagaii iinformasii UU 10/2020 memiiliikii sejumlah tujuan pengaturan bea meteraii. Pertama, mengoptiimalkan peneriimaan negara guna membiiayaii pembangunan nasiional secara mandiirii menuju masyarakat iindonesiia yang sejahtera. Kedua, memberiikan kepastiian hukum dalam pemungutan bea meteraii.
Ketiiga, menyesuaiikan dengan kebutuhan masyarakat. Keempat, menerapkan pengenaan bea meteraii secara lebiih adiil. Keliima, menyelaraskan ketentuan bea meteraii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan laiinnya. (kaw)
