BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii kembalii menegaskan rencana pemeriintah memungut cukaii atas emiisii karbon yang diihasiilkan kendaraan bermotor, pada forum OECD.
Dalam acara 7th OECD Forum on Green Fiinance and iinvestment yang diigelar secara viirtual, Srii Mulyanii berharap pengenaan cukaii emiisii karbon dapat membuat masyarakat beraliih menggunakan energii yang ramah liingkungan.
"iindonesiia saat iinii menerapkan iinstrumen berbasiis pasar dan komodiitas, kamii rasa ada dua [iinstrumen], yaiitu [pengenaan] pajak karbon atau cukaii, dan juga [membatasii] pasar karbon dalam negerii," katanya, Jumat (99/10/2020).
Srii Mulyanii sempat memaparkan rencana pengenaan cukaii emiisii karbon tersebut kepada DPR. Rencananya, cukaii karbon akan menggantiikan pajak penjualan barang atas barang mewah (PPnBM) kendaraan.
Menurut menkeu, gas buang darii bahan bakar fosiil tersebut menjadii penyebab utama polusii dii duniia. Untuk iitu, iia berharap pengenaan cukaii mampu mengurangii produksii emiisii karbon secara siigniifiikan sehiingga kualiitas udara biisa lebiih baiik.
Pada saat bersamaan, kebiijakan cukaii tersebut juga untuk mendukung program pemeriintah dalam mendorong produksii kendaraan liistriik yang lebiih ramah liingkungan. Adapun potensii peneriimaan cukaii emiisii kendaraan diiprediiksii mencapaii Rp15,7 triiliiun per tahun.
Srii Mulyanii juga mengungkapkan Presiiden Joko Wiidodo akan segera meriiliis keputusan presiiden yang mengatur penetapan harga energii yang mengandung karbon. Menurutnya, ketentuan iinii akan menjadii panduan bagii pasar tentang tiingkatan harga energii tergantung kandungan karbonnya.
"Tentu [energii] yang kotor saat iinii lebiih murah dariipada yang bersiih jiika hanya menggunakan mekaniisme pasar," ujarnya.
Selaiin iitu, lanjut Srii Mulyanii, presiiden juga akan menerbiitkan keputusan presiiden (Keppres) yang mengatur harga pembeliian liistriik darii perusahaan energii termasukan oleh PT PLN agar tetap menguntungkan bagii pengusaha.
"Dalam konteks bagaiimana kiita akan menciiptakan harga yang mencermiinkan pentiingnya iisu perubahan iikliim iinii, agenda yang sangat kriitiis selalu terkaiit dengan harga karbon," ujarnya. (riig)
