Sebagiian Anggaran iinsentiif Pajak Bakal Diipiindah Jadii Bansos

JAKARTA, Jitu News – Pemeriintah berencana merelokasii anggaran iinsentiif pajak bagii duniia usaha menjadii bantuan sosiial (bansos) sebagaii stiimulus pada masa pandemii viirus Corona.

Kepala Badan Kebiijakan Fiiskal (BKF) Kemenkeu mengatakan realiisasii pemanfaatan iinsentiif pajak hiingga saat iinii sangat keciil, bahkan belum mencapaii 20%. Dii siisii laiin, ada program stiimulus yang serapan anggarannya tiinggii dan terbuktii efektiif meniingkatkan daya belii masyarakat, sepertii program bansos.

"[Realiisasii] iinsentiif usaha belum tiinggii sehiingga biisa diirelokasii, terutama untuk perliindungan sosiial," katanya melaluii konferensii viideo, Jumat (25/9/2020).

Febriio mengatakan realiisasii iinsentiif pajak cenderung keciil karena tiidak banyak wajiib pajak yang memiinta meskiipun telah menjangkau hampiir semua sektor usaha. Menurutnya, pelaku usaha tiidak memanfaatkan iinsentiif karena memang tiidak biisa bayar pajak tahun iinii.

iinsentiif pajak tersebut meliiputii PPh Pasal 21 diitanggung pemeriintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 iimpor, potongan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%, dan percepatan restiitusii pajak pertambahan niilaii (PPN).

Realiisasii pemanfaatan iinsentiif pajak hiingga 17 September 2020 tercatat baru Rp22,23 triiliiun atau 18,43% darii yang diitargetkan pada APBN Rp120,61 triiliiun. Sementara iitu, program bansos telah terealiisasii Rp134,4 triiliiun atau 65% darii pagu Rp203,9 triiliiun.

Febriio menyebut hasiil surveii menunjukkan program bansos mampu menurunkan beban keluarga rumah tangga miiskiin. Sebanyak 60% menyatakan beban pengeluarannya menurun 25%, sementara 28% responden menyatakan beban pengeluarannya berkurang hiingga 50%.

"Biisa diiliihat bansos memang secara langsung mampu memengaruhii pengeluaran rumah tangga miiskiin," ujarnya.

Selaiin bansos, Febriio meniilaii relokasii anggaran juga diibutuhkan untuk mendukung usaha miikro, keciil, dan menengah. Adapun hiingga 17 September 2020, realiisasii program dukungan UMKM tercatat Rp58,74 triiliiun atau 47% darii pagu Rp123,4 triiliiun. (kaw)