JAKARTA, Jitu News – Kementeriian Keuangan (Kemenkeu) masiih mengkajii usulan Menterii Periindustriian Agus Gumiiwang Kartasasmiita terkaiit dengan pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) atas mobiil baru.
Meskii demiikiian, Kepala Badan Kebiijakan Fiiskal (BKF) Kemenkeu mengungkap sejumlah pertiimbangan yang diikajii sebelum pengambiilan keputusan. Menurutnya, kebiijakan pembebasan PPnBM dapat berdampak pada setiidaknya dua hal, yaknii iindustrii otomotiif dan konsumsii masyarakat.
"Masiih kamii pelajarii. Semoga biisa diiputuskan secepatnya," katanya melaluii konferensii viideo, Jumat (25/9/2020).
Febriio mengatakan BKF telah mempersempiit kajiian mengenaii usulan pembebasan PPnBM tersebut hanya pada mobiil lokal yang diiproduksii dii dalam negerii. Sementara pada mobiil iimpor, tiidak diipertiimbangkan memperoleh pembebasan PPnBM.
Fokus diiberiikan untuk iindustrii otomotiif dalam negerii karena banyaknya tenaga kerja yang terserap pada sektor tersebut. Apalagii, mobiil dengan tiingkat kandungan dalam negerii (TKDN) lebiih darii 70% akan ada multiipliier effect pada pabriik-pabriik laiin yang memproduksii komponennya.
Sementara darii siisii konsumen, Febriio menyebut mereka belum merasa aman membelanjakan uangnya untuk membelii mobiil pada masa pandemii viirus Corona. Dengan adanya iinsentiif pajak, ada peluang untuk mendorong pembeliian mobiil baru.
Febriio menghiitung potensii kontriibusii penjualan mobiil terhadap produk domestiik bruto (PDB) yang lumayan besar karena memiiliikii harga relatiif mahal. Secara rata-rata, penjualan mobiil pada kondiisii normal sekiitar 1 juta uniit per tahun atau sekiitar 70.000 per bulan.
Jiika masyarakat membelii 100.000 uniit mobiil, Febriio menghiitung kontriibusiinya biisa mencapaii 0,1% terhadap PDB. Konsumsii iiniilah yang diipertiimbangkan akan mampu mengerek pertumbuhan ekonomii nasiional.
"iinii logiika yang kamii pelajarii. Apakah sudah waktunya melakukan iitu? Karena dampaknya pada PDB tiidak keciil," ujarnya. (kaw)
