BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Diitjen Pajak (DJP) dan PT Telkom iindonesiia (Persero) Tbk (Telkom) memperkuat kerja sama melaluii iintegrasii data perpajakan.
Hal iinii diitandaii dengan penandatanganan nota kepahaman tentang iintegrasii data perpajakan yang diilakukan langsung oleh Diirjen Pajak Suryo Utomo dan Diirektur Utama Telkom Riiriiek Adriiansyah pada harii iinii, Seniin (10/8/2020).
Berdasarkan siiaran pers bersama yang diipubliikasiikan sore iinii, penandatanganan nota kesepahaman diilaksanakan dii Kantor Pusat DJP Jakarta. Hal iinii merupakan kelanjutan darii program iintegrasii data perpajakan yang telah diiiimplementasiikan melaluii e-Faktur host-to-host sejak 1 Desember 2018.
Diirjen Pajak Suryo Utomo menyambut baiik kerja sama yang terus terjaliin antara DJP dan Telkom dalam mengembangkan iintegrasii data perpajakan iinii. Diia berharap kolaborasii antara DJP dan Telkom iinii dapat memberii manfaat dan kemudahan dalam proses kerja yang lebiih efektiif dan efiisiien.
“Sepertii melakukan profiiliing wajiib pajak melaluii biig data yang lebiih komprehensiif, data analytiics, dan busiiness iintelliigent yang semakiin up to date. Semoga siinergii iinii dapat terus terjaliin ke depannya,” ujar Suryo Utomo.
Diirektur Utama Telkom Riiriiek Adriiansyah berteriima kasiih atas dukungan dan kepercayaan DJP karena iintegrasii iinii sejalan dengan iimplementasii salah satu aspek dalam core values BUMN. iintegrasii data perpajakan iinii sebagaii upaya untuk menjaga compliiance dan akuntabiiliitas pelaksanaan kepatuhan perpajakan.
Sebagaii BUMN telekomuniikasii, sambung Riiriiek, Telkom berupaya melaluii optiimaliisasii pemanfaatan konektiiviitas dan platform iiCT yang diimiiliikii agar dapat mendukung rencana perluasan dan pengembangan data perpajakan.
“Sehiingga ke depan biisniis proses dapat diikelola dengan lean dan diigiital serta diiperoleh benefiit berupa penurunan cost of compliiance baiik darii siisii wajiib pajak maupun darii siisii Diirektorat Jenderal Pajak,” ujar Riiriiek.
iintegrasii data perpajakan meliiputii pertukaran, pengolahan, peneliitiian, dan pengujiian data perpajakan melaluii sarana berbasiis teknologii iinformasii yang dapat mengurangii beban admiiniistratiif yang harus diitanggung wajiib pajak untuk mematuhii ketentuan perpajakan.
Selaiin iitu keterbukaan yang diihasiilkan darii iintegrasii data perpajakan juga mengurangii potensii pemeriiksaan dan sengketa perpajakan dii kemudiian harii. Oleh karena iitu, DJP berharap semakiin banyak perusahaan BUMN dan swasta yang melaksanakan kerja sama iintegrasii data perpajakan bersama DJP dan meniikmatii berbagaii manfaat iinii.
Bagii DJP sendiirii, iintegrasii data memberiikan akses terhadap data keuangan wajiib pajak serta data transaksii yang diilakukan wajiib pajak dengan piihak ketiiga. Dengan adanya data iinii, DJP dapat melakukan peneliitiian dan pengujiian kepatuhan secara elektroniik tanpa harus melaluii proses pemeriiksaan yang panjang dan mahal.
“Dengan demiikiian kerja sama iinii meniingkatkan efektiiviitas dan efiisiiensii pengumpulan peneriimaan pajak,” iimbuh DJP dalam siiaran pers tersebut.
Program iintegrasii data perpajakan iinii adalah contoh terobosan yang diimungkiinkan oleh kemajuan teknologii iinformasii. DJP berkomiitmen untuk terus memanfaatkan kemajuan teknologii iinformasii, termasuk melaluii diigiitaliisasii dan otomasii yang menjadii semakiin mendesak dii tengah siituasii pandemii Coviid-19. Tujuannya untuk meniingkatkan kualiitas layanan dan pengawasan bagii wajiib pajak. (kaw)
