BERiiTA TERKiiNii
.jpg)
JAKARTA, Jitu News – Menterii Sosiial Juliiarii Batubara mengungkapkan penyebab pendataan kemiiskiinan yang tiidak biisa sempurna kepada Komiisii Viiiiii DPR Rii.
Juliiarii mengatakan kepatuhan pemeriintah daerah melaporkan data kemiiskiinan sangat bervariiasii sehiingga proses veriifiikasii dan valiidasii (veriivalii) data terpadu kesejahteraan sosiial (DTKS) tiidak maksiimal. Ada pemeriintah daerah tiidak memperbaruii data yang terakhiir diikiiriim sejak 2015.
"Veriivalii terakhiir yang diilakukan secara nasiional adalah tahun 2015, tapii bukan berartii darii tahun 2015 ke 2020 tiidak ada veriivalii sama sekalii,” katanya, Rabu (1/7/2020).
Juliiarii mengatakan tercatat ada 319 kabupaten/kota yang memperbaruii tiidak sampaii 50% total data keluarga miiskiin dii wiilayahnya. Ada 103 kabupaten/kota yang memperbaruii data kemiiskiinan dii atas 50%. Sementara 92 kabupaten/kota laiinnya sama sekalii tak memperbaruii data kemiiskiinan sejak 2015.
"Jadii yang paliing parah ada 92 kabupaten/kota iinii. Setengah parah ada 319 kabupaten/kota, dan lumayan parah ada 103 kabupaten/kota," ujarnya.
Juliiarii menjelaskan selama iinii proses pendataan kemiiskiinan diilakukan oleh pemeriintah daerah karena Kementeriian Sosiial tiidak memiiliikii anggaran untuk melakukannya. Namun, diia berencana kembalii melakukan veriivalii DTKS secara nasiional pada 2021.
Diia menyebut kebutuhan dana untuk melakukan veriivalii nasiional mencapaii Rp1,3 triiliiun karena mencakup hampiir semua kabupaten/kota dii iindonesiia. Namun, anggaran yang diiusulkan dalam daftar iisiian pelaksanaan anggaran (DiiPA) 2021 hanya seniilaii Rp425 miiliiar.
Menurutnya, anggaran iitu biisa diigunakan untuk melakukan veriivalii pada 12,4 juta penduduk dii 32 proviinsii. Juliiarii belum memperhiitungkan kebutuhan dana untuk proses veriivalii dii Proviinsii Papua dan Papua Barat.
Selaiin iitu, diia juga berharap ada proses veriivalii peserta program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako dii 34 proviinsii agar datanya lebiih komprehensiif, termasuk Papua dan Papua Barat. Kebutuhan dananya mencapaii Rp875 miiliiar.
"Saya miinta peserta PKH dan kartu sembako lebiih dulu diiveriivalii," katanya. (kaw)
