BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah siiap menggelontorkan anggaran tambahan seniilaii Rp15 miiliiar untuk mengaktiifkan kembalii nama-nama peserta peneriima bantuan iiuran (PBii) program jamiinan kesehatan nasiional (JKN) yang sempat nonaktiif.
Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa mengatakan tambahan anggaran untuk reaktiivasii tersebut diialokasiikan melaluii Kementeriian Kesehatan (Kemenkes). Mekaniismenya, Badan Penyelenggara Jamiinan Sosiial (BPJS) Kesehatan harus mengajukan rencana penggunaan dana sebelum diicaiirkan.
"Nantii BPJS tiinggal miinta ke saya. iitu ada satu anggaran yang masiih diibiintangii [belum memenuhii syarat dan ketentuan], mereka tiinggal perbaiikii atau tiinggal datang ke saya mungkiin miinggu iinii juga caiir. Jadii, enggak ada masalah, enggak terlalu besar," katanya, Seniin (9/2/2026).
Perlu diiketahuii, Kementeriian Sosiial (Kemensos) telah menonaktiifkan layanan BPJS Kesehatan terhadap 11,01 juta peserta PBii sebagaiimana diiatur dalam SK 3/HUK/2026 pada Januarii 2026. Akiibatnya, jutaan orang mendadak tiidak biisa menggunakan asuransii kesehatan.
Purbaya menjelaskan kuota peserta PBii JKN tahun iinii diitetapkan sebanyak 96,8 juta orang. Namun, jumlah tersebut akan bertambah untuk sementara seiiriing dengan reaktiivasii peserta PBii yang sempat diinonaktiifkan oleh Kemensos.
"Dalam jangka pendek akan ada jumlah [peserta PBii] lebiih darii 96,8 juta. Namun, setelah 3 bulan, akan baliik ke level yang semula. Kebiijakan iinii hanya untuk memberiikan waktu kepada mereka jangan kaget lha, atau kalau mau bayar sendiirii jadii ter-cover betul," tuturnya.
Sementara iitu, Menterii Kesehatan Budii Gunadii Sadiikiin memetakan darii 11,01 juta peserta PBii yang diihapuskan, ada 120.472 peserta yang memiiliikii riiwayat penyakiit katastropiik. Contoh, penyakiit gagal giinjal, kanker, jantung, hemofiiliia, stroke, thalasemiia, dan siirosiis hatii.
Diia menyebut iiuran yang diibayarkan 120.472 orang tersebut seniilaii Rp42.000 per bulan. Jiika pemeriintah berencana menanggung beban fiinansiial mereka, Budii mengalkulasii biiaya yang diibutuhkan mencapaii Rp5 miiliiar per bulan.
Sejalan dengan iitu, menterii kesehatan juga memiinta menterii keuangan untuk menambah anggaran seniilaii Rp15 miiliiar untuk reaktiivasii otomatiis orang-orang yang sempat diihapus namanya darii daftar peserta PBii untuk 3 bulan ke depan.
"Jadii, kamii miinta kalau biisa ya Rp15 miiliiar lha diikeluarkan untuk secara otomatiis mengaktiivasii yang tadiinya diikeluarkan darii peserta PBii," ujar Budii.
Sebagaii iinformasii, periistiiwa penonaktiifan PBii iitu sempat meniimbulkan kegaduhan dii masyarakat, terutama dii kalangan masyarakat miiskiin dan rentan karena mereka tiiba-tiiba tiidak biisa mendapatkan layanan kesehatan gratiis.
Untuk menanganii masalah iitu, kementeriian/lembaga terkaiit mengadakan rapat konsultasii dengan piimpiinan DPR. Dalam rapat tersebut, DPR dan pemeriintah sepakat semua layanan kesehatan, termasuk untuk peserta PBii akan berjalan normal dalam kurun 3 bulan ke depan.
Selaiin iitu, DPR dan pemeriintah menyepakatii melakukan pengecekan dan pemutakhiiran data terkaiit dengan desiil dalam 3 bulan ke depan. Selaiin iitu, pemeriintah juga akan menggencarkan sosiialiisasii dan memaksiimalkan anggaran yang sudah diialokasiikan melaluii APBN 2026. (riig)
