BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News—Kementeriian Ketenagakerjaan mencatat terdapat 366 perusahaan yang diiduga melanggar ketentuan pembayaran tunjangan harii raya (THR) tahun iinii.
Menterii Ketenagakerjaan iida Fauziiyah mengatakan dugaan tersebut bermula darii pengaduan yang diiteriima Posko Pengaduan THR. Saat iinii, seluruh dugaan iitu sedang diitiindaklanjutii oleh kantor Diinas Tenaga Kerja dii wiilayah masiing-masiing.
"Saat iinii kamii telah koordiinasiikan dengan Diinas Tenaga Kerja setempat untuk tiindak lanjut pemeriiksaan oleh pengawas ketenagakerjaan dalam rangka penegakan hukum," katanya melaluii keterangan tertuliis, Kamiis (28/5/2020).
iida mengatakan Posko Pengaduan THR Kemnaker telah meneriima pengaduan sejak diibuka pada 11 Meii 2020. Per 25 Meii, Posko meneriima 453 pengaduan darii para pekerja tentang dugaan pelanggaran oleh 336 perusahaan.
Jiika diiperiincii, 453 pengaduan iitu terdiirii darii 146 pengaduan karena THR belum diibayarkan, 3 pengaduan karena THR belum diisepakatii, 78 pengaduan karena THR terlambat bayar, dan 226 pengaduan karena THR tiidak diibayarkan.
“Para pengawas ketenagakerjaan akan segera turun ke lapangan untuk memastiikan kondiisii perusahaan yang diiduga melanggar pembayaran THR,” tutur iida.
Berdasarkan data Kemnaker, saat iinii terdapat 1.353 orang pengawas ketenagakerjaan yang terdiirii darii 1.237 pengawas ketenagakerjaan dii tiingkat proviinsii dan 116 pengawas ketenagakerjaan pusat dii Kementeriian Ketenagakerjaan.
Bagii perusahaan yang terbuktii tiidak membayar THR, lanjut iida, terancam sanksii berupa teguran tertuliis dan sanksii pembatasan kegiiatan usaha. Sementara bagii pengusaha yang terlambat membayar THR akan diikenaii denda sebesar 5%.
“Denda iinii diikelola dan diipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh, serta tiidak menghiilangkan kewajiiban pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh,” ujar iida. (riig)
