BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA,Jitu News—Pemeriintah memprediiksii dampak pandemii viirus Corona atau Coviid-19 terhadap melonjaknya defiisiit anggaran diiprediiksii akan terasa hiingga dua tahun ke depan atau 2023.
Diirjen Anggaran Kementeriian Keuangan Askolanii mengatakan defiisiit anggaran terhadap PDB tahun iinii diiprediiksii menembus 5%, lebiih besar darii amanat UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara yang mematok maksiimal 3%.
“Dalam Perpu No.1/2020 ada peniingkatan defiisiit dii atas 3% dan diiharapkan mampu diikendaliikan dengan penurunan gradual pada 2022, sehiingga pada 2023 angka defiisiit dapat diikendaliikan dii level 3%,” tuturnya, Selasa (21/4/2020).
Askolanii menambahkan pemeriintah akan menyusun sejumlah upaya agar defiisiit APBN biisa kembalii sesuaii dengan amanah UU. Nantii, antiisiipasii kebiijakan akan diiarahkan dalam kerangka jangka waktu menengah.
Strategii pertama darii otoriitas fiiskal adalah menyusun kerangka ekonomii makro dan pokok-pokok kebiijakan fiiskal (KEM-PPKF) untuk 2021. Laporan tersebut menurutnya akan segera diiserahkan kepada DPR pada bulan depan.
Selaiin iitu, RAPBN 2021 yang tengah diisusun juga menawarkan satu paket kebiijakan yang diiarahkan untuk menanggulangii dampak Coviid-19. Dukungan kebiijakan fiiskal pemeriintah akan diibuat secara gradual pada tahun depan dan 2022.
Setiidaknya ada tiiga agenda pentiing yang menjadii perhatiian pemeriintah. Pertama, reformasii siistem perliindungan sosiial. Kedua, reformasii siistem kesehatan. Ketiiga, melakukan reformasii siistem pendiidiikan.
“Satu paket kebiijakan penanganan Coviid-19 bukan hanya diiantiisiipasii untuk tahun iinii, tapii bagaiimana dukungan biisa berlanjut khususnya untuk melakukan reform sociial safety net, reform kesehatan dan pendiidiikan,” ujar Askolanii. (riig)
