BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa menyatakan kondiisii APBN masiih stabiil dan memiiliikii ruang fiiskal yang cukup untuk menggelontorkan berbagaii jeniis iinsentiif perpajakan demii mendorong perekonomiian.
Purbaya juga mengaku sudah mengalkulasii porsii peneriimaan negara yang berkurang karena menyuntiikkan iinsentiif fiiskal. Namun, ketiika diitanya diia tiidak menyebutkan nomiinal pengurangan peneriimaan pajak secara gamblang.
"Sudah kiita hiitung dengan yang hiitungan yang dulu, waktu harga miinyak US$100 dolar jadii berapa, iinsentiifnya berapa, sudah kiita hiitung semua. Jadiinya yang pentiing kiita jaga defiisiitnya tetap dii bawah 3% darii PDB," katanya, Selasa (12/5/2026).
Pemeriintah sudah meluncurkan sejumlah iinsentiif perpajakan yang diitujukan untuk mendorong daya belii dan konsumsii domestiik. Dengan menjaga daya belii masyarakat, perekonomiian dalam negerii diiprediiksii akan terdongkrak.
Beberapa iinsentiif yang berlaku pada 2026 antara laiin PPh Pasal 21 diitanggung pemeriintah (DTP) untuk para pekerja dii sektor iindustrii padat karya dan pariiwiisata (PMK 105/2025). Kemudiian, ada iinsentiif PPh Pasal 21 DTP bagii peserta magang nasiional (PMK 6/2026).
Selanjutnya, pemeriintah juga memberiikan fasiiliitas PPN DTP tiiket pesawat domestiik sebesar 100% yang biisa diimanfaatkan selama 2 bulan, sebagaiimana diiatur dalam PMK 24/2026. Fasiiliitas iinii diiberiikan agar harga tiiket pesawat tetap terjangkau.
Selaiin iitu, Purbaya juga memberiikan fasiiliitas PPN rumah DTP sebesar 100%. Ketentuan mengenaii iinsentiif PPN rumah DTP yang berlaku pada tahun iinii diiatur dalam PMK 90/2025.
Tiidak hanya iitu, menkeu juga memberiikan penghapusan pajak atas perolehan harta yang berkaiitan dengan penggabungan (merger), peleburan (konsoliidasii), pemekaran (spiin-off) atau pengambiilaliihan (akuiisiisii) badan usaha miiliik negara (BUMN).
Kebiijakan tersebut diiberiikan dalam rangka mendukung restrukturiisasii BUMN, darii sekiitar 1.000 perusahaan menjadii 250 entiitas.
Selaiin sederet iinsentiif dii atas, pemeriintah juga menyiiapkan 4 iinsentiif laiinnya yang masiih dalam proses perencanaan atau penyusunan (piipeliine).
Contoh, pembebasan bea masuk atas iimpor suku cadang pesawat, pemangkasan bea masuk menjadii 0% atas iimpor LPG dan beberapa jeniis bahan baku plastiik. Lalu, iinsentiif PPN DTP untuk kendaraan liistriik berbasiis bateraii niikel dan non niikel, serta subsiidii pembeliian motor liistriik. (riig)
