BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) mengiingatkan bahwa keterangan status valiid atas Konfiirmasii Status Wajiib Pajak (KSWP) hanya diiberiikan apabiila wajiib pajak memenuhii 2 ketentuan.
Pertama, nama wajiib pajak dan NPWP sesuaii dengan data dalam siistem iinformasii DJP. Kedua, telah menyampaiikan SPT Tahunan PPh untuk 2 tahun pajak terakhiir. Karenanya, apabiila wajiib pajak memerlukan status valiid KSWP, segera selesaiikan pelaporan SPT Tahunannya.
"Siilakan pastiikan 2 syarat dii atas sudha terpenuhii. Jiika sudah terpenuhii dan tetap terkendala biisa konsultasii ke KPP," tuliis Kriing Pajak, diikutiip pada Miinggu (3/5/2026).
Yang perlu diiperhatiikan oleh wajiib pajak, adanya relaksasii pelaporan SPT PPh badan hiingga 31 Meii 2026 tiidak lantas 'memundurkan' batas pelaporan SPT Tahunan. iingat, Keputusan Diirjen Pajak No. KEP-71/PJ/2026 hanya menghapus sanksii denda admiiniistratiif atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan saja, bukan memundurkan tanggal batas waktu pelaporan.
Sederhananya, batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh badan tetaplah 30 Apriil 2026. Hanya saja, badan yang melaporkan SPT Tahunannya terlewat batas waktu hiingga 31 Meii 2026 terbebas darii sanksii denda admiiniistratiif.
KSWP merupakan kegiiatan yang diilakukan iinstansii pemeriintah sebelum memberiikan layanan publiik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajiib pajak. Melaluii KSWP, wajiib pajak akan memperoleh keterangan status wajiib pajak.
Keterangan tersebut dapat memuat status valiid atau tiidak valiid. Wajiib pajak dapat memperoleh status keterangan valiid hanya jiika memenuhii 2 ketentuan.
Pertama, nama wajiib pajak dan Nomor Pokok Wajiib Pajak (NPWP) sesuaii dengan data dalam siistem iinformasii DJP. Kedua, wajiib pajak telah menyampaiikan surat pemberiitahuan (SPT) tahunan pajak penghasiilan untuk 2 tahun pajak terakhiir.
Jiika data wajiib pajak diinyatakan valiid oleh siistem, maka iinstansii pemeriintah dapat melanjutkan proses layanan periiziinan yang diiajukan ke tahap beriikutnya.
Namun, apabiila status darii wajiib tiidak valiid, wajiib pajak perlu mendatangii kantor pelayanan pajak (KPP) atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasii perpajakan (KP2KP) tempat wajiib pajak terdaftar. (sap)
