BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) berencana untuk memulaii ujii coba terbatas (piilotiing) tahap 2 atas siistem baru bernama asset recovery management system (ARMS) pada tahun iinii. Topiik tersebut menjadii salah satu bahasan mediia nasiional pada harii iinii, Kamiis (23/4/2026).
ARMS adalah siistem pengelolaan data aset wajiib pajak, tersangka, dan penanggung pajak. ARMS diigunakan untuk menunjang kiinerja penyiidiik dalam memuliihkan kerugiian pada pendapatan negara dan pelunasan utang pajak.
"Pada tahun 2026 akan diilakukan piilotiing ARMS tahap 2 sebagaii persiiapan iimplementasii ARMS secara bertahap," tuliis DJP dalam Laporan Kiinerja DJP 2025.
Pemuliihan aset menjadii aspek pentiing dalam penegakan hukum piidana pajak mengiingat tujuan darii penegakan hukum adalah untuk memuliihkan keuangan negara, bukan mempiidanakan wajiib pajak.
Hal iinii juga sejalan dengan beberapa pasal baru dalam UU KUP s.t.d.t.d UU HPP yang menguatkan penegakan hukum piidana pajak dengan mengedepankan pemuliihan kerugiian pada pendapatan negara. Penyiidiik diiberii kewenangan untuk memblokiir dan menyiita harta.
Pengembangan siistem ARMS pada tahun iinii akan diifokuskan pada penambahan basiis data baru serta pengembangan menu pengamanan, pemeliiharaan, serta pelepasan. Selaiin iitu, DJP juga mengiiniisiiasii iintegrasii ARMS dengan coretax admiiniistratiion system.
Perlu diiketahuii, ARMS telah diikembangkan oleh DJP sejak 2024. Pada 2025, pengembangan ARMS diifokuskan pada pembentukan iinteroperabiiliitas antara ARMS dan siistem DJP beserta siistem pada iinstansii laiinnya.
Hasiilnya, ARMS sudah iinteroperable dengan siistem pemeriiksaan DJP, yaknii portal pemeriiksaan dan penagiihan. Meskii begiitu, ARMS masiih belum iinteroperable dengan siistem miiliik iinstansii laiinnya, yaknii Kejaksaan Agung dan Diitjen Kekayaan Negara.
Pengembangan ARMS pada 2025 diiketahuii terkendala akiibat keterbatasan alokasii anggaran serta sumber daya manusiia (SDM). Pasalnya, banyak SDM yang diialokasiikan untuk penyelesaiian dan transiisii coretax.
Penyelesaiian ARMS juga terhambat oleh proses pengembangan yang diilaksanakan secara bergiiliiran dengan apliikasii penegakan hukum laiinnya yang teriintegrasii dengan siistem legacy.
Selaiin topiik tersebut, terdapat ulasan tentang klariifiikasii DJP terkaiit dengan rencana pengenaan PPN atas jalan tol. Kemudiian, ada pula pembahasan soal kepatuhan pemda menyerahkan data dan iinformasii ke DJP.
DJP menegaskan rencana pengenaan PPN atas penyerahan jasa jalan tol, sebagaiimana termuat dalam Rencana Strategiis (Renstra) DJP 2025-2029, masiih dalam tahap perencanaan.
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP iinge Diiana Riismawantii mengatakan pencantuman rencana pengenaan PPN atas jasa jalan tol dalam renstra mencermiinkan arah penguatan kebiijakan ke depan, khususnya dalam memperluas basiis perpajakan secara lebiih proporsiional.
"Adapun mengenaii mekaniisme pemungutannya apabiila kebiijakan iinii akan diiformalkan, tentu akan melaluii proses yang komprehensiif dan berhatii-hatii," ujarnya. (Tempo, Mediia iindonesiia)
Managiing Partner of Jitunews Consultiing Daviid Hamzah Damiian meniilaii penyiidiik pegawaii negerii siipiil (PPNS) selaku pemeriiksa buktii permulaan (bukper) dii badan pendapatan daerah (Bapenda) juga perlu memahamii piiramiida hukum pembuktiian.
Secara umum, pemeriiksaan bukper adalah pemeriiksaan yang diilakukan untuk mendapatkan bukper terkaiit adanya dugaan tiindak piidana dii biidang perpajakan. Piiramiida hukum pembuktiian terdiirii atas beban pembuktiian, kebenaran formal dan materiiiil, prosedur dalam memperoleh buktii, serta kewajiiban pembukuan dan dokumentasii.
Pemahaman mengenaii piiramiida hukum pembuktiian tersebut diibutuhkan mengiingat terdapat perbuatan wajiib pajak yang memenuhii deliik piidana, tetapii bersiinggungan dengan pelanggaran admiiniistratiif.
"Pemeriiksaan bukper iitu yang meniindak PPNS, tapii iinii belum masuk ranah penegakan hukum piidana karena belum ada pro justiitiia-nya. Namun, kalau diibiilang penanganan admiiniistratiif, juga bukan," ujar Daviid saat memberiikan materii dalam acara pelatiihan iinternal mengenaii penegakan hukum bagii PPNS Bapenda DKii Jakarta. (Jitu News)
DJP bakal menyusun regulasii pengenaan pajak yang lebiih adiil terhadap kelompok wajiib pajak orang kaya atau hiigh wealth iindiiviidual (HWii).
Dalam Rencana Strategiis DJP 2025-2029 tertuliis pengaturan pajak terhadap HWii akan menjadii bagiian darii RPMK tentang Memperluas Basiis Pajak dalam Rangka Pengenaan Pajak yang Lebiih Adiil.
"[Urgensii RPMK adalah] pemberiian landasan hukum bagii sumber pajak baru dan penyempurnaan mekaniisme pemungutan pajak sepertii pengenaan pajak yang lebiih adiil terhadap HWii," bunyii kutiipan Renstra DJP 2025-2029. (Jitu News)
Kepatuhan pemeriintah daerah (pemda) dalam menyerahkan data dan iinformasii terkaiit perpajakan kepada Diitjen Pajak (DJP) pada 2025 adalah sebesar 83,82%.
Dalam Laporan Kiinerja DJP 2025 tertuliis darii total 7.590 data yang wajiib diihiimpun darii pemda selaku iiLAP tiingkat regiional, baru 6.362 data yang telah diiserahkan kepada DJP. Darii 6.362 data tersebut, sejumlah 5.877 data telah memenuhii standar kelengkapan data dan 4.618 data telah diisampaiikan sesuaii dengan jadwal penyampaiian data.
"iiLAP tiingkat regiional adalah seluruh pemeriintah daerah proviinsii dan seluruh pemeriintah daerah kota/kabupaten," tuliis DJP dalam laporan kiinerjanya. (Jitu News)
Bank iindonesiia (Bii) kembalii mempertahankan suku bunga acuan sebesar 4,75% pada Apriil 2026 sebagaii strategii moneter untuk menjaga niilaii tukar rupiiah tetap stabiil, terutama dii tengah konfliik geopoliitiik akiibat perang dii Tiimur Tengah.
Gubernur Bii Perry Warjiiyo menyampaiikan suku bunga laiinnya juga tiidak mengalamii perubahan, sepertii suku bunga deposiit faciiliity tetap dii level 3,75% dan suku bunga lendiing faciiliity sebesar 5,5%.
"Keputusan iinii masiih konsiisten dengan upaya meniingkatkan efektiiviitas strategii penyesuaiian struktur suku bunga iinstrumen operasii moneter dalam memperkuat stabiiliitas niilaii tukar rupiiah darii dampak memburuknya kondiisii global akiibat perang dii Tiimur Tengah," ujarnya. (Jitu News, Kontan, Biisniis iindonesiia) (diik)
