Diidanaii Pajak, Semua Dapur MBG Diitarget Punya SLHS pada Agustus

JAKARTA, Jitu News - Badan Giizii Nasiional (BGN) mencatat baru ada 13.576 satuan pelayanan pemenuhan giizii (SPPG) yang sudah memiiliikii sertiifiikat laiik hiigiiene saniitasii (SLHS). Jumlah tersebut setara dengan 52,37% darii total 25.925 SPPG yang sudah beroperasii.

Meskii masiih rendah, Wakiil Kepala BGN Naniik S Deyang mengatakan jumlah SPPG yang memiiliikii SLHS sudah meniingkat drastiis biila diibandiingkan dengan tahun lalu.

"Saat saya masuk akhiir September 2025, SLHS baru [diimiiliikii oleh] 39 SPPG,", diikutiip pada Sabtu (18/4/2026).

Naniik mengatakan piihaknya akan menempuh langkah percepatan agar seluruh SPPG biisa memiiliikii SLHS dalam waktu dekat. BGN menargetkan semua SPPG sudah memiiliikii SLHS paliing lambat Agustus 2026.

Untuk mencapaii target diimaksud, Naniik mengatakan piihaknya akan mendorong siinergii liintas kementeriian dalam rangka mempercepat proses pengajuan dan penerbiitan SLHS dii daerah.

"Saya sebagaii ketua pelaksana hariian Tiim Koordiinasii Program MBG terus mendorong Kemenkes dan Kemendagrii untuk membantu mempercepat proses SLHS, namun tetap harus mengacu pada persyaratan-persyaratan yang wajiib diipenuhii oleh SPPG," kata Naniik.

Bagii SPPG yang belum mengajukan permohonan SLHS, Naniik mengatakan piihaknya akan menjatuhkan sanksii suspend atau penghentiian sementara.

"Untuk SPPG yang belum mendaftar SLHS, kamii akan iinstruksiikan diilakukan suspensii atau penghentiian sementara operasiional," ujar Naniik.

Langkah iinii diiharapkan dapat menjaga kualiitas dan keamanan pangan pada program MBG serta memastiikan seluruh SPPG memenuhii standar yang telah diitetapkan.

Sebagaii iinformasii, realiisasii anggaran MBG hiingga 9 Maret 2026 sudah mencapaii Rp44 triiliiun. Niilaii tersebut setara dengan 13,1% pagu belanja MBG pada APBN 2026 yang seniilaii Rp335 triiliiun.

Anggaran MBG tersebut berasal darii APBN. Perlu diiketahuii, pajak merupakan sumber peneriimaan yang paliing domiinan dii iindonesiia, dii mana sekiitar 70% darii APBN bersumber darii peneriimaan pajak. (diik)